Banggar Pastikan Tak Ada Tambahan Subsidi
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyatakan tidak akan menambah anggaran subsidi energi, yang kondisinya saat ini sudah makin menipis.
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, jika anggaran subsidi tidak ditambah, maka solusinya adalah dengan melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada.
“Bagi saya tidak ada penambahan anggaran (anggaran subsidi energi), kalau terus seperti ini, tidak punya pijakan, maka yang terbaik adalah secara gradual pemerintah melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi BBM kita,” tutur Said kepada awak media saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (16/8/2022).
Tidak hanya BBM, menurutnya anggaran untuk subsidi LPG 3 kg pun tidak akan ditambah. Hal ini lantaran, penerima subsidi LPG 3 kg tersebut paling tidak tepat sasaran. Ia mencatat sasarannya hanya 22 persen saja masyarakat yang seharusnya merasakan.
Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli masyarakat ketika memang pemerintah menaikkan harga Pertalite, Said menyarankan agar sejumlah bantuan seperti perlindungan sosial dan bantuan sosial gencar di kucurkan ke masyarakat.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat, artinya perlinsos harus dipertebal, langsung tepat sasaran kepada masyarakat penerima,” jelasnya.
Bagi Banggar, lanjut Said, melakukan penyesuaian harga BBM adalah pilihan yang tepat ketimbang pemerintah menambah anggaran subsidi lagi yang jelas-jelas realisasinya tidak tepat sasaran.
Dongkrak Inflasi
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi inflasi akan meningkat jika harga Pertalite naik Rp10.000 per liter.
“Direct Impact kenaikan harga Pertalite 30,72 persen menjadi Rp10.000 per liter ke inflasi dengan mempertimbangkan proporsi Pertalite 80 persen total bensin adalah sekitar 0,93 persen,” ujar Josua saat dihubungi, Selasa (16/8/2022).
Pemerintah juga perlu mengalokasikan bantalan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak mengalami penurunan daya beli yang signfikan.
Untuk membatasi konsumsi Pertalite dan Solar bersubsidi, pemerintah harus melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Terdapat dua opsi yakni pembatasan menggunakan teknologi apps MyPertamina dan menaikkan harga BBM bersubsidi,” tutur Josua.
Pembatasan penerima subsidi menggunakan teknologi dapat menjadi pilihan dalam membatasi konsumsi.
Harga Pertalite dan Solar bersubsidi bisa tetap, namun penerimanya terseleksi sehingga menurunkan konsumsi.
“Namun, kita juga melihat kondisi kebocoran dan dampak bagi masyarakat akan tetap besar,” kata Josua.
Di antaranya, sebagian besar distribusi barang dilakukan melalui transportasi darat, yang belum tentu semuanya berhak mendapatkan subsidi sehingga pada akhirnya menaikkan harga barang.
“Belum lagi kemampuan teknis di seluruh SPBU yang menjalankan apps MyPertamina tersebut harus handal, kalau tidak berpotensi menciptakan antrean,” tutur Josua.
Josua menilai menaikkan harga BBM bersubsidi akan cenderung lebih baik dibandingkan melakukan pembatasan.
Dengan mempertimbangkan harga minyak mentah internasional dan nilai tukar rupiah saat ini harga keekonomian Pertalite sekitar Rp17.000 per liter.
“Oleh sebab itu kenaikan harga sekitar 30 persen menjadi Rp10.000 per liter masih tetap jauh di bawah harga keekonomiannya,” imbuh Josua.
