Presiden Jokowi disarankan gunakan pendekatan ekonomi
Senada dengan Dinna, mantan Duta Besar RI untuk Rusia Hamil Awaludin menilai Indonesia mempunyai potensi untuk berdialog dengan kedua negara yang berkonflik.
Meski Indonesia pernah mengutuk Rusia ketika menginvasi Afghanistan pada 1979, tapi setelah itu hubungan Indonesia dengan negara Beruang Merah itu selalu harmonis.
Dalam kerjasama bilateral, Indonesia salah satu negara yang memiliki cukup banyak alutsista dari Rusia.
Mengutip data Kementerian Pertahanan, Indonesia saat ini memiliki 16 unit Sukhoi Su-27 dan Su-30.
Pembelian di masa reformasi pertama kali dilakukan pada 2003, sebanyak 2 unit Su-27 dan 2 unit Su-30. Terakhir Indonesia membeli 6 unit sukhoi Su-30 pada 2012.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menjajaki pembelian jet tempur Rusia Sukhoi pada 2018. Tapi pembelian itu disebut batal karena diduga ada ancaman sanksi dari AS.
“Itu artinya hubungan bilateral kita dengan Rusia sangat baik, enggak ada masalah. Begitu juga dengan Ukraina. Malah 30% kebutuhan gandum disuplai dari Ukraina,” imbuh Hamid Awaludin kepada BBC News Indonesia.
“Jadi kita punya modal untuk berbicara dengan kedua negara itu dalam konteks meredakan ketegangan dan menghentikan perang,” tukasnya.
Posisi Indonesia yang tidak memihak, kata dia, juga memiliki keuntungan untuk bisa didengarkan oleh Rusia dan Ukraina.
“Kalau misalnya Eropa, enggak mungkin didengar Rusia sebab berafiliasi dengan NATO. AS apalagi.”
Akan tetapi, Hamid menyarankan Presiden Jokowi agar tidak menggunakan pendekatan politik dalam berdiplomasi nanti.
Sebab akan menimbulkan lebih banyak potensi reaksi negatif bagi kedua negara yang tengah berkonflik.
“Urusan politik itu urusan like or dislike.”
Cara yang bisa dipakai adalah dengan pendekatan ekonomi.
“Karena ekonomi itu netral, kebutuhan semua orang.”
“Misalnya ke Ukraina, kalau perang terus berlanjut Indonesia enggak bisa beli gandum, lalu pendapatan Anda dari mana? Ke Rusia, kalau perang lalu bagaimana kelanjutan kerja sama Sukhoi? Jadi hitung-hitungan ekonomi.”
Menlu: Misi lawatan Presiden Jokowi untuk mendorong perdamaian
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sebelumnya memastikan rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina pada 26-28 Juni 2022.
Misi lawatan Jokowi ke dua negara Eropa timur yang sedang berselisih itu adalah untuk mendorong semangat perdamaian.
