METROSIDIK.CO.ID — Resolusi damai atas konflik Ukraina dan Rusia yang diupayakan pemerintah Indonesia dinilai pengamat bisa terjadi sebelum KTT G20 terselenggara jika Presiden Jokowi juga bisa meyakinkan negara-negara Barat untuk menghentikan segala sanksinya terhadap Rusia.
Pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan resolusi damai penting disuarakan karena empat bulan berlalu sejak invasi Rusia, banyak negara berkembang dan negara berpengasilan rendah merasakan dampaknya mulai dari krisis pangan, energi, dan keuangan.
Mantan Dubes RI untuk Rusia, Hamid Awaludin, menyarankan kepada Presiden Jokowi agar menggunakan pendekatan ekonomi ketika berdialog dengan kedua pemimpin negara itu demi menghindari reaksi negatif.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ini merupakan perjalanan pertama pemimpin Asia ke dua negara tersebut yang diharapkan mampu menangani krisis itu.
Indonesia, kata Pendiri Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, adalah negara yang cukup disegani di Kawasan Asia. Selain karena posisi geografis, kepentingan ekonomi negara-negara Barat dan Rusia di Asia yang besar, membuat daya tawar Indonesia menyuarakan resolusi damai “bisa didengar”.
Dalam urusan diplomatik, hubungan Indonesia dengan Rusia maupun Ukraina juga “sangat baik”. Indikator yang paling nampak dari relasi itu, tidak adanya penolakan atas rencana kunjungan Jokowi dari Presiden Volodymyr Zelensky maupun Presiden Vladimir Putin pada akhir Juni ini.
“Dengan tidak ada penolakan itu artinya satu keterbukaan dari dua pihak untuk bertemu. Seberapa berhasil? Tergantung kepiawaian tim Presiden Jokowi,” ujar Dinna Prapto Raharja kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (23/06).
Empat bulan sejak invasi Rusia dilancarkan ke Ukraina, menurut Dinna, belum ada satupun pihak yang memiliki keberanian untuk keluar dari narasi negara-negara Barat yang terus memanas-manasi situasi.
Padahal rakyat di kedua negara baik Rusia maupun Ukraina sudah menginginkan perdamaian lantaran banyak korban berjatuhan.
Dampak dari perang itu pula, negara-negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah -yang berusaha tidak memihak- berada dalam kondisi terjepit lantaran mengalami krisis pangan, energi, dan keuangan.
“Jadi pentingnya Indonesia kali ini bicara untuk mengingatkan bahwa situasinya genting, bukan cuma buat Rusia dan Ukraina tapi negara lain ikut merasakan dampak negatif, terutama negara berkembang.”
Karena itulah, bagi Dinna, suara yang mendorong resolusi damai perlu didengungkan.
“Saya harap Presiden Jokowi bukan hanya menyuarakan maunya Indonesia tapi datang dengan sudah mendengar suara-suara dari negara-negara G20 lainnya atau negara ASEAN, jadi lebih menguatkan.”
Namun begitu keberhasilan Indonesia mewujudkan resolusi damai bergantung pada beberapa hal.
Pertama, tidak mengandalkan diplomasi megaphone atau mengeluarkan pernyataan di media massa yang berpotensi menaikkan eskalasi.
Menurut Dinna dalam situasi sensitif seperti ini merekam sudut pandang pihak yang bertikai harus didasari rasa percaya dan berlangsung secara intens.
“Kalau satu kali bertemu saya rasa enggak akan ada hasil. Jadi butuh proses. Pertama bisa membuat mereka bicara terbuka dan mau menerima pandangan dari Indonesia, penting.”
“Seandainya bisa memahami gambaran besar atas situasi terkini akibat konflik itu, sudah dua keuntungan.”
Kedua, sejauh mana Indonesia bisa meyakinkan negara-negara Barat untuk menghentikan segala sanksinya terhadap Rusia. Sebab jika negara-negara Barat terus memojokkan Rusia dan berusaha memainkan “war of attrition” maka perang akan terus berlangsung.
“War of attrition itu seperti menguji ketahanan lawan dan menguras sumber daya mereka agar semakin menderita. Ini perang yang keji buat saya.”
“Kalau lapisan sanksi masih dilontarkan dan enggak ada penurunan, artinya (perang) masih panjang.”
