METROSIDIK.CO.ID — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang akan melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.
Menurutnya hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.
“Ini kok jadi aneh, merembet kemana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5/2022).
Deddy berpendapat, kalau Luhut cuma mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng. Sebenarnya sangat mudah. Yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.
Sedang LBP sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit. Bagi Deddy, hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR.
Kedua, melakukan audit lahan, menurut Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan conflict if interest.
“Nanti Pak Luhut malah sibuk ngurus lobby-lobby pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini,” kata Deddy.
