Bengkayang, Metrosidik.co.id– Wakil Bupati Bekayang, Agustinus Naon, S.Sos bersama Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Fabianus Oel, M.Pd mengikuti kegiatan Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan) dalam rangka mendapatkan pola pengembangan daerah perbatasan, yang dibuka pada Selasa, 19 Maret 2019 oleh Menkopolhukam Wiranto di Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Menkopolhukam mengatakan bahwa daerah perbatasan adalah garda terdepan, oleh sebab itu harus diperkuat. Untuk saat ini, ancaman serangan negara lain ke suatu negara tidak mungkin lagi, namun saat ini ancaman dari luar itu banyak sekali diantaranya: masuknya Narkoba, Radikalisma, Terorisme, Traficking, dll maka kita wajib membangun Perbatasan.
Disampaikannya, saat ini sudah ada
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu. “Kita punya 18 PLB, 7 PLBN sudah selesai dan tuntas kita bangun dengan bangunan yang megah. Sisa 11 PLBN akan dibangun yang harus tuntas tahun 2019. Perbatasan Kabupaten Morotai adalah Kabupaten Percontohan pengelolaan Perbatasan di Negara Kita. APBN, Pembangunan perbatasan ini adalah sesuatu yg luar biasa 14,15 Trilyun, untuk membangun morotai 776 Milyar,” ujarnya.
Ia menyampaikan, kondisi masyarakat perbatasan tidak boleh berbeda dengan masyarakat perkotaan. Harga BBM, harga Sembako dan lainnya, harus sama. Masyarakat harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Jangan sampai masyarakat perbatasan merasa terpaksa mengakui menjadi Warga NKRI. Rencana pembangunan 2020 sd 2025, pembangunan wilayah perbatasan belum tuntas akan kita terus membangunnya, dengan menjalin sinergis pusat dan daerah dan antar lembaga.
“Mohon para Kementerian dan Lembaga kalau ada mendengar keluhan daerah agar segera direspon. Tujuan dibangunnya Perbatasan adalah agar terwujudnya rasa aman berdaulat mandiri dan sejahtera,” tegasnya.
Selain Menkopolhukam Jenderal Purn DR. Ir. H. Wiranto, adapun pihak yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya, Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga, Pangdam, Kapolda Malut, Kapolres Morotai, Wakil Gubernur Riau, Gubernur Prov. Maluku Utara, Bupati Sambas, Wakil Bupati Bengkayang dan Para Bupati-bupati atau Perwakilan dari daerah lain Wilayah Perbatasan di seluruh Indonesia, dari BNPP sekitar 50 orang, Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Pemda Kabupaten Pulau Morotai.
Laporan: Yz
Rilis: Humas & Protokol Setdakab Bengkayang
