JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Komisi I DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) membahas keamanan laut Indonesia, khususnya perkembangan Laut Natuna Utara.
Kepala Bakamla, Aan Kurnia menyebut perkembangan eskalasi konflik di Laut Natuna Utara atau biasa disebut Laut China Selatan tengah berkembang saat ini yang dipicu dibentuk Aliansi Militer Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dengan China dan Prancis.
“Bahwa dengan resminya aliansi antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, ini jadi sinyal potensi meningkatnya eskalasi di Laut Natuna Utara, lita perlu memahami apa saja dampak langsung dan tidak langsung untuk Indonesia, bahkan kita lihat Prancis sudah begitu keras dia memulangkan Dubes yang ada di Amerika maupun di Australia,” ungkap Aan Kurnia di Ruang Sidang Komisi I, Jakarta, pada Senin (20/9/2021).
Aan Kurnia menyampaikan meningkatnya eskalasi konflik juga akan meningkatkan kekuatan militer yang ada di Laut Natuna Utara, yang diprediksi akan berdampak pada keamanan di Laut Natuna Utara.
“Maka dampak langsung konflik dapat diprediksi akan banyak kekuatan militer negara-negara besar di Laut China Selatan, ini juga akan semakin meningkatnya dinamika, kami tidak terlalu banyak ke sana karena ini bidang pertahanan tapi paling tidak ini menyinggung juga tentang keamanan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Bakamla berkoordinasi bersama Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Menlu memberikan segera sikap tegas untuk mempertahankan Laut Natuna Utara sesuai Undang Undang yang berlaku.
“Aukus yang dibentuk untuk menghadapi China, Menkopolhukam, Panglima TNI, Menlu harus memberi sikap sesuai UU, dan sikap politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak ke manapun,” tegas TB Hasanuddin.
Kepala Bakamla, Aan Kurnia menyampaikan dampak tidak langsung meningkatnya konflik di Laut Natuna Utara terhadap Indonesia, dimana perlombaan senjata hingga gangguan lintas pelayaran akan terjadi jika konflik terus berkembang.
