METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Ada peran lingkaranJokowi dalam upaya penyelamatan ini.
Ada sejumlah pejabat yang terlibat dalam ‘penyelamatan‘ 75 pegawai KPK tersebut. Selain pejabat di lingkar Istana Kepresidenan, ada pula pejabat lain di luar Istana yang dikenal cukup dekat dengan Jokowi, yang memiliki sumbangsih besar dalam menggodok kerangka penyelamatan ini. Di samping itu, ada pula elite di Senayan yang kabarnya juga memiliki peran.
Apresiasi datang dari Fungsionaris DPP PKB, Luqman Hakim yang menyebut keputusan Presiden Jokowi menolak pemberhentian 75 pegawai KPK sebagai visi yang lugas. Menurutnya Presiden Jokowi tidak mudah menentukan sikap tersebut.
“Presiden memiliki komitmen dan visi yang lugas (lurus dan tegas) terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Presiden tentu tidak dalam situasi yang mudah untuk menetapkan kebijakan solutif atas permasalahan yang terjadi di KPK terkait tindak lanjut pelaksanaan hasil tes wawasan kebangsaan, terutama menyangkut 75 orang yang tidak lulus tersebut,” kata Luqman kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).
Luqman meyakini banyak tarik ulur dari berbagai pihak untuk mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi ini. Karena itulah, dia mengapresiasi Presiden Jokowi beserta jajaran lingkarannya yang membisiki Jokowi untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan kemelut di internal KPK.
“Dengan keputusan Presiden yang telah diumumkan kemarin, sebagai wakil rakyat saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak di sekitar presiden yang memberikan masukan dan pandangan visioner kepada presiden dalam penyelesaian kemelut di KPK,” ucapnya.
Masih senada dengan Luqman Hakim, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga memberikan apresiasi atas langkah yang diambil Presiden Jokowi menolak penonaktifan 75 pegawai KPK. Sikap Jokowi, menurutnya membuktikan semangat pemberantasan korupsi.
“Dan tentu apresiasi kepada Pak Jokowi yang telah mendengar suara publik serta menjaga semangat pemberantasan korupsi. Tidak membiarkan KPK diperlemah, sikap yang beliau tunjukkan,” ujarnya.
Mardani juga berterima kasih terhadap publik yang terus mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Terima kasih kepada publik atas dukungan yang tak ingin #SkandalNasionalKPK kian berlanjut. Perjalanan masih panjang, IPK Indonesia masih 37 (2020), di peringkat ke 102 dari 180 negara. Tapi dukungan seperti ini penting dan perlu terus dijaga demi keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia,” tuturnya.
