Apresiasi terhadap Jokowi dan lingkarannya juga didengungkan oleh pakar hukum tata negara yang juga salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti. Meski tidak paham siapa sosok pembisik Presiden Jokowi, Bivitri menyebut mereka lah yang membantu membukakan mata Presiden Jokowi bahwa ada masalah di internal KPK.
“Saya tidak paham siapa pembisik-pembisik itu. Yang jelas mereka membantu membukakan mata presiden agar sadar ada masalah lagi dengan KPK. Perlu diapresiasi karena tujuannya memberikan solusi bagi 75 orang,” tuturnya dihubungi terpisah.
Tak sampai di situ, Bivitir kemudian menyoroti terkait anggapan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK sudah benar. Menurutnya asumsi cukup menyelamatkan 75 pegawai KPK dari TWK inilah yang harus diperbaiki.
“TWK sudah benar, 75 orang ini perlu ‘dibantu’ saja supaya tidak langsung dipecat. Nah asumsi dasar ini yang harus diperbaiki. TWK itu masih punya banyak pertanyaan soal legalitasnya dalam konteks alih status pekerja KPK sebagai akibat revisi UU, jadi ini bukan ‘rekrutmen ASN’ biasa, tapi alih status sebagai akibat UU, spesifik sekali,” ungkapnya.
“Asumsi dasar bahwa ini adalah masalah kepegawaian biasa dan cuma masalah orang-orang yang protes karena tidak lulus, itu yang harus dibongkar dulu. Ini masalah tes yang dijadikan alat untuk menghalangi kerja KPK, yaitu dengan menyingkirkan orang-orang yang selama ini efektif membongkar perkara-perkara penting. Lihat konteks KPK dan kerja-kerjanya dan kaitannya dengan koruptor-koruptor. Kemudian periksa apakah TWK itu juga tepat dasar hukumnya,” lanjut Bivitri.
Untuk diketahui, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.
“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ucap Jokowi.
“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” imbuhnya.
