Metroidik.co.id – Dunia industri di Kota Batam saat ini berada di titik krusial. Kenaikan tarif listrik dan lonjakan harga gas industri membuat pelaku usaha menjerit. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam mencatat, sejak awal Mei 2025, tarif listrik pelanggan reguler kategori flexy blok 3 melonjak sekitar 25 persen, sementara harga gas industri naik lebih dari 100 persen.
Ketua APINDO Batam, Dr. Rafki Rasyid, S.E., M.M, menegaskan bahwa kondisi ini telah memukul stabilitas biaya produksi dan mengancam kelangsungan industri secara keseluruhan.
“Kenaikan dua sumber energi utama ini sangat membebani industri. Harga Pokok Penjualan (HPP) melonjak, dan produk kita kehilangan daya saing di pasar ekspor,” ungkap Rafki, Selasa (20/5).
“Jika situasi ini dibiarkan, banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi yang berpotensi berujung pada PHK massal.” tambahnya.
Penyebab: PLN Rugi, PGN Terjepit Regulasi
APINDO mengungkap telah melakukan pertemuan dengan manajemen PLN Batam dan PGN Batam untuk mencari kejelasan. Menurut PLN Batam, penyesuaian tarif listrik tak terelakkan karena dua faktor utama:
- Kenaikan harga gas dari PGN Batam yang naik dari US$5,9 menjadi US$7 per MMBtu.
- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendorong naiknya biaya operasional.
Tidak seperti PLN nasional, PLN Batam tidak mendapat subsidi dari pemerintah pusat. “Mereka mengaku saat ini beroperasi dalam kondisi rugi. Satu-satunya jalan adalah menyesuaikan tarif agar tetap bertahan,” jelas Rafki.
Di sisi lain, PGN Batam mengklaim kenaikan harga gas industri terjadi karena habisnya pasokan gas pipa dari wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kini, PGN terpaksa mengganti pasokan dengan gas alam cair (LNG), yang dialirkan melalui pipa ke pelanggan industri.
Harga LNG yang dipatok pemerintah pun jauh lebih mahal, yakni US$16,8 per MMBtu, dibandingkan gas pipa sebelumnya yang hanya sekitar US$8 per MMBtu.
“Harga itu ditentukan pemerintah pusat berdasarkan standar internasional. PGN tidak bisa menurunkan harga karena hanya menjalankan kebijakan yang sudah ada,” ungkap Rafki.
Ironi Natuna dan Ancaman Deindustrialisasi
Yang paling disesalkan oleh APINDO adalah kenyataan bahwa Kota Batam justru sangat dekat dengan ladang gas Natuna, namun tidak mendapatkan manfaatnya. Gas dari Natuna dialirkan langsung ke Singapura tanpa menyentuh Batam.
“Ini ironi. Batam yang seharusnya menjadi prioritas pasokan gas, justru tidak mendapat alokasi apa pun. Kita hanya menonton gas kita sendiri diekspor ke negara lain, sementara industri kita megap-megap karena kelangkaan pasokan,” kata Rafki tegas.
Desakan ke Pemerintah Pusat
APINDO Batam mendesak agar pemerintah segera membuat kebijakan untuk menekan harga gas industri di Batam, baik untuk kategori HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) maupun harga pasar. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, Rafki mengkhawatirkan gulung tikar massal industri dan gelombang pengangguran.
“Batam adalah kota industri dan magnet bagi pencari kerja dari seluruh Indonesia. Jika industri kolaps hanya karena beban tarif listrik dan gas, ini kesalahan fatal,” ujar Rafki.
Langkah koordinasi juga dilakukan secara nasional. APINDO Batam bersama APINDO Kepri telah berkomunikasi dengan DPP APINDO serta perwakilan dari APINDO Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Mereka sepakat akan menyurati Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM untuk menuntut kebijakan pengendalian harga gas industri.
“Kami yakin pemerintah bisa ambil keputusan cepat untuk menyelamatkan industri. Kalau harga gas dalam negeri tidak bisa dikendalikan, bagaimana industri bisa hidup? Jangan biarkan industri kita mati perlahan hanya karena beban energi yang tidak masuk akal,” tutup Rafki.
