Harry menambahkan, BLT minyak goreng diberikan untuk membantu warga menghadapi kenaikan harga produk kebutuhan pokok. Program BLT ini akan melengkapi program bansos sebelumnya dalam menjaga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok.
“Jadi ini (BLT minyak goreng) merupakan perlindungannya, bantalannya. Penebalan bansos melalui BLT,” kata Harry.
Harry menyebut, Kemensos akan menyalurkan BLT minyak goring kepada 20,5 juta keluarga. Penerimanya terdiri atas 18,8 juta keluarga yang tercatat sebagai penerima bansos sembako atau BPNT dan 1,85 juta keluarga penerima bansos Program Keluarga Harapan. “Waktu penyalurannya antara 4-21 April 2022,” kata Harry.
Setiap keluarga, lanjut dia, akan menerima BLT senilai Rp 300 ribu. Penyalurannya akan menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Dia yakin, penyaluran via Pos Indonesia akan berlangsung lancar dan tak akan menimbulkan penumpukan warga. “Outlet-outlet untuk penyaluran BLT ini di kantor Pos,” ujarnya.
Adapun penyaluran BLT minyak goreng untuk 2,5 juta pedagang kali lima (PKL) tidak diurus oleh Kemensos. Penyalurannya akan ditangani TNI/Polri. Data yang digunakan juga bukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Mereka (TNI/Polri) punya data sendiri, karena penyalurannya menjaring PKL dan pedagang,” ujar Harry.
APBN Siap Redam Gejolak
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam gejolak kenaikan harga yang sedang terjadi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus mempertebal program perlindungan sosial.
Sri mengatakan, semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Presiden Jokowi, menurut Sri, meminta agar ketahanan pangan dan ketahanan energi terus ditingkatkan. Menkeu menambahkan, kenaikan harga-harga komoditas akan menambah penerimaan negara. Namun, masyarakat juga akan merasakan dampak dengan meningkatnya inflasi global.
Sri menegaskan, pemerintah akan merumuskan langkah-langkah agar tambahan penerimaan negara tersebut bisa dialokasikan secara tepat. “Jadi, di satu sisi kita bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal sangat penting yang terus dilakukan,” kata Sri Mulyani, Selasa (5/4).
