JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran kabinet untuk memperkuat program perlindungan sosial. Penguatan bantuan sosial diperlukan sebagai bantalan bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga berbagai komoditas pangan dan energi.
Instruksi itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna tentang antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menambah bansos berupa subsidi langsung melalui Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, dan BLT dana desa.
“Presiden mengarahkan agar perlindungan sosial dipertebal. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi langsung,” kata Airlangga seusai mengikuti sidang kabinet paripurna, Selasa (5/4).
Pemerintah memberikan subsidi melalui bansos ekstra jelang Ramadhan untuk pemegang kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT). Kemudian, pemerintah memberikan BLT minyak goreng untuk April, Mei, dan Juni, sebesar Rp 100 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).
BLT tersebut dibayarkan sekaligus pada April 2022, sehingga KPM mendapat Rp 300 ribu guna memenuhi kebutuhan selama Ramadhan.
Terbaru, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah akan menyasar kepada 8,8 juta tenaga kerja, yang saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.
“Besarnya Rp 1 juta per penerima dan sasarannya untuk 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun,” kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga berencana memberikan bantuan untuk usaha mikro sebesar Rp 600 ribu untuk setiap penerima dengan sasaran 12 juta pelaku usaha. “Diharapkan pada Ramadhan ini bansos-bansos bisa diberikan. Dan program BLT dana desa untuk terus dilanjutkan,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, kenaikan berbagai komoditas pangan maupun energi di dunia saat ini merupakan dampak dari geopolitik di Rusia dan Ukraina. Kondisi ini, kata dia, berdampak pada kenaikan harga komoditas seperti gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak kelapa sawit, dan gandum.
Menurut Airlangga, Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memperhatikan harga pupuk yang ikut mengalami kenaikan. Ia mengatakan, bakal ada pembatasan penggunaan pupuk yang nantinya diprioritaskan pada komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan juga kakao.
Presiden Jokowi melalui akun instagram-nya mengatakan, kenaikan harga berbagai komoditas memang akan memberikan daya tambah dari sisi penerimaan. Namun, di sisi lain, masyarakat akan turut merasakan rambatan inflasi global akibat kenaikan harga komoditas.
“Saya telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melihat secara detail harga-harga pangan dan energi itu, dan mencermati pilihan kebijakan yang bisa kita ambil,” kata Jokowi dalam unggahannya.
Jokowi berharap kebijakan yang diambil pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN.
Kementerian Sosial dalam kesempatan terpisah menyatakan, BLT minyak goreng senilai Rp 300 ribu tak harus digunakan untuk membeli minyak goreng. Warga bisa menggunakannya untuk kebutuhan pokok lain sesuai kebutuhan masing-masing.
Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat menjelaskan, BLT minyak goreng sebenarnya merupakan bantuan sosial pangan. Oleh karena itu, dana BLT Rp 300 ribu itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok selain minyak goreng.
” Sebetulnya penggunaannya untuk pangan, tidak berarti penggunaannya harus menjadi minyak goreng. Jadi tergantung kebutuhan warga,” ujar Harry kepada wartawan di kantor Kemensos, Selasa (5/4/2022).
Lihat postingan ini di Instagram
