6. Wajib belajar
Sejumlah opsi terkait wajib belajar masih didiskusikan. Terdapat opsi, wajib belajar 12 tahun atau wajib pendidikan dasar dan menengah.
Kemudian, Kemendikbudristek tengah mendiskusikan pemerintah wajib membiayai belajar sesuai standar yang ditetapkan.
Diskusi juga terkait penegasan masyarakat dapat berkontribusi sukarela. Serta adapula diskusi soal peningkatan pembiayaan untuk memperluas akses ke pendidikan menengah dapat menyebabkan penurunan kualitas.
7. Pelajar dengan kebutuhan khusus
Perbaikan yang ditawarkan terkait pengaturan lebih responsif dan adaptif agar setiap pelajar mendapatkan layanan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhan. Selanjutnya, ada perluasan definisi pelajar disabilitas untuk mengakomodasi segala bentuk disabilitas.
Nino menyebut RUU Sisdiknas juga akan mengatur penyelenggaraan dan pemenuhan layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengaturan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diubah menjadi berorientasi pada pelajar.
8. Guru dan tenaga kependidikan
RUU Sisdiknas menawarkan penyederhanaan katergori pendidik, yaitu individu yang menjalankan tugas selayaknya guru dan memenuhi persyaratan untuk guru dapat diakui sebagai guru. Kemudian, kualifikasi akademik S1 diganti dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru.
Kemudian, Menteri akan menetapkan kode etik guru. Kode etik ini akan berlaku nasional berdasarkan masukan dari organisasi profesi guru.
