SURABAYA, METROSIDIK.CO.ID — Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut dunia usaha menginginkan agar pemilu diundur hingga 2027. Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menilai pernyataan Bahlil tersebut merupakan bentuk kepercayaan pelaku usaha kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi begini, kalau saya membaca dari pernyataan Pak Bahlil itu kan sebenarnya bukti keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengelola ekonomi dengan baik, menjaga Indonesia tidak terjebak resesi lebih dalam, dan tetap memberi perlindungan sosial kepada warga miskin dengan tetap mendorong investasi tumbuh dengan baik. Itu poinnya,” kata Mufti, Selasa (11/1/2022).
Mufti mengatakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik di tengah pandemi, karena dorongan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah. “Upaya mendorong keadilan ekonomi terasa lewat tol laut, BBM satu harga, dan sebagainya. Hanya saja, pemilihan presiden tetap harus sesuai konstitusi, yaitu digelar periodik lima tahunan, seiring dengan usainya masa jabatan presiden,” kata Mufti.
Mufti mengatakan konstitusi telah mengatur soal masa jabatan presiden. “Saya kira itu klir. Pak Bahlil pasti paham itu. Jadi, poinnya kan soal Presiden Jokowi sukses itu saja, maksud Pak Bahlil substansinya seperti itu saya kira,” ujarnya.
Mufti mengutip data realisasi investasi sepanjang Januari-September 2021 yang mencapai Rp 659,4 triliun. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga terus tumbuh. “Ini menandakan ketahanan ekonomi dalam negeri yang juga merefleksikan kepemimpinan efektif Presiden Jokowi,” ujar Mufti.
Sebelumnya, Bahlil mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi.
“Saya sedikit terusik dengan data yang ada, bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan pilpres,” kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik, Senin (10/1/2022).
Bahlil mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
