“Makanan, minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga,” tulis BPK.
Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Pergub Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi, pada Lampiran 1.10 poin 5 menyatakan bahwa belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program dan Kegiatan pemerintahan.
Dan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta overhaul/renovasi yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap.
“Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi belanja barang dan jasa lebih saji (overstated) dan realisasi belanja modal kurang saji (understated) minimal senilai Rp60.813.996.052,00 (Rp32.829.785,00 + Rp 16.629.437.087,00 + Rp6.771.457.177,00 + Rp36.990.079.081,00 + Rp390.192.922,00),” tulis BPK.
Menurut laporan itu, hal tersebut terjadi karena TAPD tidak cermat dalam membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD dan melakukan verifikasi rancangan DPA OPD dan rancangan perubahan DPA OPD.
Atas permasalahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala BPKD menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan Bappeda dan BPAD untuk meningkatkan akurasi penganggaran belanja modal OPD/UKPD dari mulai tahap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
“BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala BPKD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Anggaran supaya menyelenggarakan sosialisasi terkait penganggaran sesuai ketentuan kepada seluruh OPD,” tutupnya.
Berikut rincian nilai kesalahan penganggaran Pemprov DKI TA 2020 temuan BPK Rp60.813.996.852.00:
1. Kapitalisasi dari belanja kepegawaian nihil
2. Kapitalisasi dari belanja persediaan : Peralatan dan Mesin Rp4.286.884.953,00, Aset Tetap lainnya Rp22.557.600,00 jumlah Aset Tetap Rp4.309.442.553,00
3. Kapitalisasi dari Belanja Barang : Peralatan dan Mesin Rp8.036.002.010,00, Gedung dan Bangunan Rp114.503.500,00, Aset Tetap lainnya Rp206.553.204,00, jumlah Aset Tetap Rp8.357.058.714,00
4. Belanja Barang dan Jasa – BLUD : Peralatan dan Mesin Rp711.428.813,00, Gedung dan Bangunan Rp592.361.990,00, jumlah Aset Tetap Rp1.303.790.803,00
5. Kapitalisasi dari Belanja Jasa : Tanah Rp32.829.785,00, Peralatan dan Mesin Rp866.960.310,00, Gedung dan Bangunan Rp2.920.112.661,00, Jalan, Jaringan, Irigasi Rp1.554.081.853,00, Aset Tetap lainnya Rp161.082.118,00, jumlah Aset Tetap Rp5.535.066.727,00
6. Belanja Pemeliharaan : Peralatan dan Mesin Rp2.728.161.001,00, Gedung dan Bangunan Rp3.144.479.026,00, Jalan, Jaringan, Irigasi Rp35.435.997.228,00, jumlah Aset Tetap Rp41.308.637.255,00.
