METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diminta menata ulang road map program vaksinasi dalam penanganan pandemi covid-19. Hal ini untuk mengatasi problem kekurangan stok vaksin yang dikeluhkan sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah.
“Pemerintah harus menata ulang rencana aksi program vaksinasi ini agar lebih praktis dan logis,” kata Epidemiolog UI Tri Yunis Miko ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa, 3 Agustus 2021.
Menurut dia, pada awal-awal program vaksinasi digelar, pemerintah sebenarnya sudah mempunyai road map sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Namun, banyak terjadi perubahan prioritas yang menyebabkan rencana awal yang sudah ditetapkan berantakan.
“Contoh setelah tenaga kesehatan divaksin, seharusnya pelayanan publik. Namun tiba-tiba targetnya berubah menjadi pedagang. Akibatnya terjadi kekurangan stok,” kata dia.
Karena itu, kata dia, pemerintah harus memastikan berapa stok vaksin yang sedang dan akan dimiliki. Termasuk, target vaksinasi.
“Artinya pemerintah tidak sembarangan mengungkapkan target vaksinasi tanpa melihat realitas yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Epidemiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad, menyebutkan Indonesia sudah terbilang beruntung bisa membeli vaksin dari berbagai produsen. Sayangnya, pemerintah memasang target terlalu ambisius dengan 2 juta dosis per hari.
“Mungkin pemerintah punya hitungan sendiri. Namun, seharusnya lebih realistis,” ujarnya.
Dia menilai pemerintah kurang baik dalam melakukan komunikasi risiko kepada publik. “Tidak sesuai target itu kan biasa, tapi harus bisa dijelaskan ke publik. Ini yang kurang disampaikan dengan baik selama pandemi ini,” kata dia.
