JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keputusan pemerintah untuk perluasan dan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Kebijakan tersebut diperluas dari 10 menjadi 15 provinsi dengan tambahan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Perpanjangan dilakukan selama dua minggu pada 23 Maret-5 April 2021. Menurut menko, keputusan itu diambil karena melihat tren positif dari pelaksanaan PPKM mikro saat ini.
“Secara nasional, jumlah dan persentase kasus aktif mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sejak kasus aktif tertinggi pada 5 Februari 2021, kasus aktif menurun sebesar 44.919 kasus atau turun -25,42%,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (19/3/2021).
Airlangga mengatakan per 15 Maret terjadi penurunan persentase kasus aktif di 10 provinsi dibandingkan sebelum penerapan PPKM Mikro. Bahkan, ujarnya, enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur, berhasil menurunkan jumlah kasus aktif maupun persentase kasus aktif dalam 8 pekan pelaksanaan PPKM.
“Untuk menjaga tingkat pengendalian kasus Covid-19 dan meningkatkan efektivitas pengendalian Covid-19 di tingkat nasional, akan dilakukan perpanjangan selama 2 minggu berikutnya serta perluasan wilayah PPKM Mikro,” katanya.
Menurut Airlangga, selain penurunan kasus aktif, terjadi juga penurunan tingkat kematian sebesar 2,71% dibandingkan saat puncak kasus pada 15 Februari. Tingkat kesembuhan meningkat dari 84% menjadi 88%, dan terjadi penurunan -6,45% kasus aktif dalam periode 5 Februari-18 Maret.
Menko mengklaim penerapan PPKM Mikro telah mengerem penambahan kasus aktif karena seluruh grafik terlihat menurun. Dia menambahkan 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali berhasil menekan angka kematian, namun yang masih tetap adalah Kalimantan Timur dan Sumatera Utara, serta 5 provinsi yang masih menjadi perhatian yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
“Dari bed occupancy ratio (BOR), tidak terdapat provinsi PPKM yang memiliki BOR lebih besar sama dengan 70%. Empat provinsi PPKM dengan BOR 50%-70% adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara,” kata Airlangga.
Airlangga menyebut 6 provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah, DIY, Jatim, Banten, Sulsel, dan Kaltim memiliki tingkat BOR lebih dari 50%. Menurutnya, keberhasilan PPKM Mikro seiring dengan kedisiplinan protokol kesehatan sambil secara paralel menjalankan vaksinasi.
Sumber: 
