Anambas.Metrosidik.co.id–Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit (VI) Anambas, Jaeri Yanto, harus memutar “otak” untuk melaksanakan tugas yang diembannya agar maksimal. Pasalnya, anggaran yang tidak mumpuni jika tidak sigap, sulit mencapai target.
“Dapat diketahui bahwa hal tersebut menjadi tantangan KPHP Unit (VI) Anambas, untuk menyelesaikan program pengelolaan hutan produksi dan pemantauan hutan di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas secara maksimal dengan anggaran yang terbatas,” sebutnya Jaeri kepada metrosidik. Senin,16 September 2019.
Untuk pemantauan dan pengawasan sekaligus monitoring dan evaluasi dalam kegiatan patroli di kawasan kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas, Jaeri melakukan strategi dengan rencana pengelolaan hutan serta manfaatnya hutan. “Namun keberhasilan pengelolaannya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan persoalan seperti masih terdapat keluhan masyarakat terhadap pemerintahan, belum selesainya secara maksimal menyeluruh proses rekontruksi tata batas,” katanya.
“Bulan Januari sampai dengan September tahun 2019 , anggaran patroli Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Anambas, belum diterima atau belum turun dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. “bahkan kami patroli dengan anggaran pribadi”. Keluhnya.
Terkait kinerja dalam wilayah kerja kesatuan pengeloalaan hutan produksi Kabupaten Kepulauan Anambas, Jaeri menyebut, dari faktor yang menyebabkan terjadi hal ini adalah dikarenakan anggaran tahun 2019 sangat minim.”Dengan anggaran terbatas, kita dituntut untuk maksimal, kita hanya dapat Anggaran 70 juta anggaran operasional, selama 1 tahun ( itu yang sudah ada untuk sewa kantor, listrik, ATK dan SPPD )untuk anggaran patroli belum ada atau belum turun,” sebut Jaeri lagi.
Laporan Fai.
