PADANG, METROSIDIK.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat ada puluhan paket pekerjaan atau proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) mangkrak sepanjang tahun 2021.
Anggota DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, puluhan proyek itu diduga tidak selesai 100 persen, bahkan ada yang masih jauh dari separuh dikerjakan, dengan total mencapai ratusan miliar rupiah. Dia menjelaskan, proyek yang mangkrak itu ada tersebar pada delapan paket.
“Paket pengadaan bantuan peralatan dan mesin jahit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar. Proyek itu tidak terealisasi karena barangnya yang datang tak sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak, sehingga kontrak gagal,” kata Hidayat di Padang, Kamis (13/1/2022).
Kedua, terkait pembangunan gedung kebudayaan Sumbar di Dinas Kebudayaan Sumbar mencapai Rp31 miliar.
“Proyek ini (hanya) terealisasi 10,63 persen, dan realisasi secara keuangan hanya Rp8,6 miliar lebih,” jelas Hidayat.
Ketiga pembangunan Stadium Utama tahap VII di Dinas Bina Marga Cipta Karya atau BMCKTR dengan nilai kontrak mencapai Rp82,6 miliar lebih.
“Realisasi fisik hanya 72,72 persen, dan keuangan yang terealisasi Rp60 miliar lebih,” sebut Hidayat.
Keempat paket pembangunan Jembatan Batu Bala dengan nilai kontrak Rp2,3 miliar lebih, pembangunan jembatan Sikali dengan nilai kontrak Rp3,4 miliar lebih, rekonstruksi jalan Simpang Padang Aro-Lubuk Malako dengan nilai Rp2 miliar lebih, dan pembangunan jalan ruas Provinsi Abai Sangir Sei Daerah dengan nilai Rp3,9 miliar tak terealisasi 100 persen.
Selain itu, dia menyebut, hal yang sama juga terjadi di Dinas Pendidikan Sumbar. Di sana puluhan paket pekerjaan juga tak terealisasi 100 persen sesuai dengan rencana.
“Mulai dari pembangunan laboratorium, asrama, pagar sekolah, ruang kelas baru, ruang serbaguna, hingga musala sekolah dengan nilai miliaran rupiah. Realisasi fisiknya ada (bahkan) dibawah 50 persen,” sebut Hidayat.
Terakhir terkait pekerjaan di Dinas Sumber Daya Air. “Misalnya paket pembangunan prasarana di beberapa sungai, pembangunan seawall dan pengamanan pantai hingga pembangunan embung di berbagai daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Realisasinya juga banyak yang tidak mencapai 100 persen, termasuk pembangunan pagar DPRD senilai Rp1,4 miliar lebih, fisiknya hanya terealiasi 62,15 persen sehingga terlihat seperti besi karat yang belum dicat minus hiasan,” beber Hidayat.
Secara keseluruhan, total dari nilai paket pekerjaan yang mangkrak itu mencapai ratusan miliar rupiah. Namun katanya, apabila melihat perbandingan antara nilai kontrak dengan realisasi anggaran, maka terdapat selisih sekitar Rp 50 miliar lebih yang akan menjadi sisa dari anggaran.
“Artinya, bila semua pekerjaan terlaksana 100 persen maka sisa Rp 50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan terbelanjakan habis,” pungkasnya.
Pihaknya pun meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah mengevaluasi kinerja dari para kepala dinasnya, bersama dengan pejabat proyek-proyek tersebut. “(Meminta) termasuk pula evaluasi perusahaan yang tak menuntaskan pekerjaan sesuai dengan kontrak,” pungkas Hidayat.
