Proses Lelang Alot, Proyek bernilai 9,7 Miliar di Anambas Akhirnya Gagal


ANAMBAS-METROSIDIK.CO.ID| Kinerja Dinas PUPRPR Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dipertanyakan. Pasalnya, proses lelang proyek Land Clearing lahan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedang berjalan dengan nomor kode lelang 2232365 dan pagu anggaran sebesar Rp 9.700.000.000,- bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018 yang sebelumnya berjalan alot kini dikabarkan gagal lelang.

Foto: Penguman Proses Evaluasi Penawaran Lelang di LPSE Anambas

Berbagai persepsi pun muncul terkait batalnya lelang yang sedang berjalan tersebut. Bayangkan saja, lelang Land Clearing lahan kantor OPD yang berada di Pasir Peti itu proses evaluasi penawarannya saja hampir tiga bulan, hingga di akhir bulan Oktober dinyatakan batal oleh Dinas PUPRPR KKA.

Hasil pantauan metrosidik dihalaman web resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 6 Nopember dengan kode lelang yang bernomor 2232365 tidak dapat diakses. Selain itu, pembatalan Lelang kegiatan tersebut belum diumumkan berita acaranya. Sehingga, secara resmi belum dapat diketahui pasti dasar pembatalan lelang Land Clearing Kantor OPD.

Sejumlah rekanan pun mempertanyakan alasan lelang Land Clering Kantor OPD KKA tiba-tiba saja dibatalkan dipertengahan jalan. Salah satu rekanan mengatakan saat evaluasi penawaran pihaknya tidak pernah dilanjutkan ketahap evaluasi dokument kualifikasi. Benarkah ada perusahaan yang bakal dijadikan pengantin ? (Red).

Dikonfirmasi pejabat pembuat komitmen (PPK) Armansyah Putra Simbolon sekaligus sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan tersebut membenarkan lelang proyek Land Clearing Kantor OPD dinyatakan Batal. Menurutnya, pembatalan lelang tersebut di karenakan anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Anambas ini mengalami defisit.

“Benar lelang dibatalkan hal ini dikarenakan anggaran APBD kita mengalami defisit sehingga tidak dapat dilanjutkan.”Jelasnya melalui telpon seluler Senin, 5/11/18.

Ketika ditanyakan defisit menjadi dasar pertimbangan Dinas PUPR KKA untuk membatalkan lelang yang sedang berjalan dirinya mengarahkan untuk ditanyakan langsung kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) karena menyangkut anggaran.

Baca juga  Safari Ramadhan Pemkab Anambas Bersama Baznas

Ditemui Sekretaris Daerah KKA Sahtiar diruang kerjanya mengatakan, jika lelang yang sedang berjalan dibatalkan karena anggaran daerah defisit itu tidak jadi masalah. Menurutnya, sangat disayangkan saja jika dibatalkan karena pembangunannya jadi tertunda yang seharusnya dapat dilaksanakan tahun ini. Mungkin ada pertimbangan teknis yang dipandang dari pihak PU. Untuk anggaran APBD ditahun 2018 ini memang mengalami defisit.” Paparnya.

Dirinya menambahkan seharusnya jika dibatalkan lelang Dinas terkait harus segera membuat berita acara dan mengumumkannya kepada publik.
“Saat ini semuanya harus transparan tidak ada lagi yang dapat disembunyikan masyarakat harus tahu” tegasnya.

Terkait belum diuploadnya berita acara pembatalaan lelang Land Clearing Kantor OPD KKA kepala unit lelang ULP Tety Arnita membenarkan.”Kami sudah menerima surat dari Dinas PUPR KKA untuk pembatalan lelang, mungkin belum diupload saja untuk tanggal terima suratnya saya lupa ada dikantor.” Terangya saat dikonfirmasi.

Dikonfirmasi Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa sekaligus salah satu dari Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Banyannullah belum memberikan keterangan, nomor hp dan pesan singkat yang dikirimkan kepadanya belum ada jawaban.

* Fitra

jasa website rumah theme

Pos terkait