Anambas, Metrosidik.co.id– Evaluasi kinerja PTT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) di tahun berjalan mendapat kritikan dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rocky H Sinaga. Dirinya menilai, Pemda tidak sesuai prosedur saat melakukan evaluasi kinerja PTT sehingga mengakibatkan keterlambatan gaji PTT selama dua bulan dan pemberhentian PTT di tahun berjalan.
“Contoh baru-baru ini kenapa gaji PTT itu terlambat dibayarkan selama 2 bulan? Apakah ini betul-betul persoalannya karena evaluasi kinerja PTT. Seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang baik dan benar, evaluasi dilakukan bukan pada saat orang mau perpanjang kontrak, tapi sebelum perpanjangan kontrak itu dilakukan,” kata Rocky, Selasa (21/03/2023).
Rocky menyebut, Pemda bisa mengevaluasi kinerja PTT pada saat sebelum melakukan perpanjangan kontrak dan jika ingin memberhentikan salah satu PTT, harus ada informasi terlebih dahulu.
“Evaluasi PTT itu dilakukan di tahun sebelumnya, sebelum satu bulan kontrak kerja itu berakhir. Apabila orang itu (PTT-Red) diberhentikan, maka dua minggu sebelumnya harus diinformasikan, sehingga dia ada persiapan. Ini menjadi pelajaran pemerintah,” sebutnya.
Rocky menyayangkan manajemen Pemda Anambas terkait evaluasi kinerja PTT dan ASN yang terkesan buruk.
“Ini sesuatu sistem manajemen pemerintahan bisa dikatakan kurang tepat kurang baik dalam sistem mengevaluasi kinerja terhadap pegawai (PTT dan ASN-red),” ujar Rocky.
Tidak menampik, kata Rocky memang saat ini PTT menjadi pekerjaan yang cukup banyak diminati masyarakat Anambas. Namun dalam proses perekrutan PTT di Anambas setiap tahunnya tidak transparan, akuntabel dan menjunjung nilai keadilan.
“Tapi sekali lagi saya bilang saya bukan protes tentang masyarakat yang melamar PTT. Itu hak warga negara, ia juga ingin berperan dalam pemerintahan. Tapi kan seharusnya pemerintah itu punya kebijakan untuk transparanlah dalam perekrutan PTT. Misalnya, dibentuk panitia seleksi, standartnya apa itu kan menjadi ukuran,” ungkapnya.
Politisi Golongan Karya (Golkar) tersebut juga menyinggung Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merekrut PTT yang terkesan asal-asalan. Menurutnya perlu dilakukan analisa sesuai kebutuhan Pemda sehingga kinerja PTT dapat maksimal.
“Harus ada analisis kebutuhan terhadap PTT nah sekarang ini kan tidak ada dilakukan itu. Perekrutan tidak ada seleksi, tidak ada penilaian dan tidak berdasarkan analisis jabatan ataupun kebutuhan, sekarang banyak PTT yang tidak diberdayakan. Artinya (PTT-Red) tidak bisa menunjukkan produktivitas bukan karena dia bodoh atau tidak mampu bukan malas juga, tapi memang tidak ada kerja yang mau dikerjakan,” ucap Rocky.
Pria yang telah menjabat tiga periode DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut merasa heran terkait PTT yang jumlahnya tiap tahun bertambah. Sedangkan saat ini program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak banyak, karena anggaran tidak sebesar seperti jaman periode pertamanya.
“Saya ambil perbandingan waktu periode pertama, kedua dan ketiga di Anambas. Dulu di periode pertama program kita itu luar biasa terhadap OPD yang disupport anggaran yang cukup signifikan. Jadi banyak program, banyak kegiatan yang dilaksanakan. PTT kita cuma sekitar di bawah 2000 (periode pertama-red). Nah sekarang justru berbanding terbalik, kegiatan tidak banyak, tetapi justru PTTnya lebih banyak, dimana logikanya gitu kan. Seharusnya dengan tidak banyaknya kegiatan dan program tidak banyak PTT,” terang Rocky.
Terakhir, Rocky menginginkan Pemda Anambas harus menciptakan lapangan pekerjaan selain PTT.
“Mau tidak mau pemerintah daerah harus membuka lapangan pekerjaan baru, itu sudah kewajiban. Bagaimana bentuknya, terserah. Apakah itu dalam bentuk investasi, mendatangkan industri-industri atau membuat UMKM. Sebenarnya perseroda bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan tanda kutip kualitas yang baik. Jadi itu cara yang paling mudah,” tutupnya.
Menurut Rocky, jika proses rekrutmen PTT tanpa analisa kebutuhan serta tidak transparan dan akuntabel, maka jangan salahkan PTT jika dianggap tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Sebab jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang berikan tidak jelas, sehingga yang ada malah kejenuhan bagi mereka.
