Anambas, Metrosidik – Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tengah menjadi sorotan setelah dievaluasi oleh Bupati Kepulauan Anambas. Buntutnya, sudah 2 bulan gaji PTT dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD KKA, Jasril Jamal meminta Bupati Kepulauan Anambas untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya koordinasi dengan BPKAD nanya, apa kendala gaji PTT dan TPP yang belum dibayarkan ini. Masalah duit tidak ada masalah, duit ada. Yang bermasalah itu masalah SK yang 60 orang (PTT dievaluasi-red). Pergeseran anggaran udah hampir selesai berarti tidak ada masalah yang lainnyakan. Jadi saya mau nanya, kapan kira-kira deadlinenya,” ucap Jasril Rabu (01/03/2023).
Jasril mengingatkan kepada Bupati Kepulauan Anambas agar tidak melakukan pemborosan APBD dikarenakan saat ini belanja pegawai untuk PTT sudah membebankan APBD.
“Jangan membangun kegiatan-kegiatan yang besar. Saya dengar, tapi belum pasti katanya ada kegiatan-kegiatan besar yang sudah dilelang, maksud saya ditahan dulu, kita dudukan dulu pemerintah daerah dengan DPRD ini, jangan sampai kita paksakan tau-tau kita nak bayar gaji tak ada duit nanti,” tegas politisi PAN ini.
Sebagai anggota Banggar, tentunya Jasril mempunyai peranan dalam pengawasan anggaran. Kata dia, dirinya akan memanggil Pemkab Kepulauan Anambas untuk membahas APBD agar bisa memaksimalkan pembayaran gaji PTT dan TPP.
Jasril menyebut, kebijakan itu ada di kepala daerah. Merekrut PTT itu bukan solusi jangka panjang. “Memang kita harus membuka lapangan kerja, kalau kita terus merekrut PTT, itu bukan solusi,” sebut dia.
Sejatinya, Politisi PAN yang sudah 2 periode tersebut mengharapkan Bupati Kepulauan Anambas untuk fokus kepada belanja pegawai dulu, terlebih penompang ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya berasal dari PTT dan PNS.
