Ketua DPRD Kabupaten Natuna Yusripandi bersama Ketua Komisi III DPRD Natuna, Harken,menjemput secara langsung aspirasi Masyarakat.
Hal ini terlihat, hari Senin pagi 19 Februari 2018,mereka mengunjungi Desa Cemaga Utara , Kecamatan Cemaga Selatan.
Kedatangan Yusripandi dan Harken, disambut tokoh masyarakat, kepala Desa Cemaga Utara, Rionaldo dan Camat Bunguran Selatan Erwenadi.
Tak mau berleha-leha, Yusripandi dan Harken langsung memasuki Gedung Serbaguna, Desa Cemaga Utara,mereka langsung menyapa “Assallamu’alaikum” pada semua masyarakat yang sudah menunggu kedatangan wakil rakyat ini.
Camat Bunguran Selatan Erwenadi, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan wakil rakyat ke Desa Cemaga Utara, untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan ketua DPRD Natuna Yusripandi beserta Ketua Komisi III DPRD Natuna Harken ke Kecamatan Bunguran Selatan, Desa Cemaga Utara,untuk menampung aspirasi masyarakat”, ucap Erwenadi.
Keinginan Erwenadi, semua program yang di usulkan masyarakat yang sifatnya mendesak bisa terlaksana dengan cepat.”Dengan adanya reses ini, mudah- mudahan semua program yang di usulkan masyarakat yang sifatnya urgen bisa terlaksana”.
Ia juga mengatakan ,Untuk Kartu Natuna Sehat, Kecamatan Bunguran Selatan mendapat sebanyak 146 orang dari 682 orang yang di usulkan pihak Kecamatan. “Pak Ketua,Untuk Kartu Natuna Sehat, kami pihak kecamatan mengusulkan 682 orang masyarakat yang tidak mampu,tapi yang dapat hanya 146 orang saja, sisanya kami berharap pada pak ketua beserta anggota DPRD Natuna untuk memperjuangkannya ke dinas terkait”.katanya.
Erwenadi juga menyayangkan, bantuan yang diberikan pemerintah melalui dinas terkait kepada masyarakat seperti bantuan bibit dan sapi.Menurutnya, kurang tepat karna tidak diiringi dengan memberikan penyuluhan atau kontrol dari dinas, sekarang bibit-bibit tersebut banyak yang mati karena banyak masyarakat yang tak mengerti dalam menakarkan pembeberian pupuk, akhirnya bibit banyak yang overdosis dan mati.
“Bantuan bibit dan sapi dari pemerintah melalui dinas terkait untuk desa, luar biasa banyaknya, tapi sekarang bibit dan sapi tersebut banyak yang mati,ini menurut saya kurang tepat, karena dinas hanya memberi tapi tidak melakukan kontrol atau penyuluhan.Jadi dinas terkait tolonglah turun kelapangan”jelas Erwenadi.
Sementara itu, ketua DPRD Natuna Yusripandi yang biasa di sapa Ujang Bro mengatakan, Masa reses I
DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018. Daerah Pemilihan I (satu) atau dapil 1 mencakup daerah Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah dan kecamatan Bunguran Selatan.
“Sekarang kami datang ke Kecamatan Bunguran Selatan ini untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat”.
Dan Yusripandi, mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan semua keluhannya”sebentar lagi kita silahkan semua masyarakat menyampaikan semua keluhan, mulai dari pendidikan, kesehatan dan lainya”.
Terkait Kartu Natuna Sehat, Yusripandi menjawab”dulu namanya Jamkesda dan sekarang Kartu Natuna Sehat, untuk hal ini,bagi masyarakat kurang mampu, kami tidak membatasi jumlahnya dalam hal mendapatkan kartu Natuna Sehat, perioritas para Janda dan orang tua-tua”.
Semua keluhan masyarakat tercurah pada saat sesi tanya jawab dengan Yusripandi dan Harken di gedung serbaguna desa Cemaga Utara, jalan Singgang Bulan.
“Dalam reses ini, kita menampung semua keluhan masyarakat. Selain Musrenbang, termasuk reses ini, akan di godok untuk TA 2019. Mana yang penting dan urgen, itu yang kita dahulukan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah”.jelas Yusri.
Hal senada juga di katakan ketua komisi III, Harken, dalam sambutannya .”kami kesini, menjemput aspirasi masyarakat”.
Harken meminta pada Camat dan Kades untuk membantu pengurusan sertifikat tanah milik sekolah,”pak Camat, pak kades, saya minta tolong, bantu pihak sekolah dalam pengurusan sertifikat tanah milik sekolah”.
Selama belum jelas kepemilikan tanah, lokasi sekolah, maka tidak akan pernah bisa di bantu melalui anggaran pemerintah,”Orang pusat taunya tanahnya milik siapa,kalau sudah jelas kepemilikan tanahnya milik sekolah, barulah pusat mau membantu, ini simpel, tapi kalau tidak diperhatikan, akan besar dampaknya”. Jelas Harken.
Laporan : mon.
