“Ini penting, untuk memudahkan identifikasi virus PMK yang masuk. Terbukti, tanpa country based, kita hingga saat ini belum juga dapat memastikan dari mana asal virus PMK yang masuk ke Indonesia,” katanya.
Kedua, HKTI menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan ketertelusuran dan rantai pasokan terhadap seluruh produk daging dan pangan secara umum sebagai bagian dari manajemen data dan risiko pangan.
Ketiga, selain menggalakkan vaksinasi, HKTI juga menyarankan dilakukannya stamping out ternak yang sudah terinfeksi parah virus PMK. Tentunya ternak-ternak yang telah terinfeksi ini dibeli terlebih dulu oleh pemerintah sesuai harga pasar, agar peternak tidak merugi.
“Dalam jangka panjang HKTI menyarankan agar pemerintah mendirikan pusat-pusat kesehatan hewan di tiap kecamatan, terutama di daerah-daerah yang jadi basis peternakan. Puskeswan akan jadi ujung tombak dalam mengobati, mencegah, serta mendeteksi secara dini penyakit-penyakit dan virus-virus yang menulari hewan ternak,” paparnya.
