JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapat masukan atau kritik diapresiasi. Meski begitu, kritik yang dilontarkan sebaiknya yang bersifat objektif dan berdasarkan fakta.
“Sebab, kritikan yang objektif dan berdasarkan fakta itu akan menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik,” kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, Sabtu, 13 Februari 2021.
Politisi PDIP ini tak setuju pendapat sebagian publik yang menyatakan keinginan Jokowi untuk dikritik sebagai jebakan. “Jangan berprasangka buruk. Saya juga sering mengkritik, tak pernah ada masalah,” ujarnya.
Hendrawan mengatakan, yang tidak dianjurkan adalah upaya pemutarbalikkan fakta, semburan kebohongan, dan kebencian. “Seperti kita tahu, kebohongan bergerak lebih cepat. Ini berbahaya di tengah masyarakat yang majemuk dengan tingkat literasi yang beraneka,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR itu.
Adapun mengenai mereka yang ditangkap kepolisian, lanjut dia, karena memelintir fakta dan membangun opini yang menyesatkan untuk kepentingan suatu gerakan. “Bahkan, yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi bangsa,” ujarnya.
Ia yakin orang yang mengkritik atas dasar ideologi Pancasila pasti akan dihargai. “Kritik yang objektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR Effendi Sianipar mengatakan keterbukaan pemerintah menerima kritik adalah dalam rangka kontrol atau checks and balancing. “Pemerintah sangat memerlukan kritik sehat dari semua pihak, tapi bukan ujaran kebencian,” kata dia seperti dilansir dari Antara.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga mendukung kritikan sepanjang untuk membangun. Azis melihat banyak kritik kepada pemerintah sebagaimana yang termuat di media, merupakan hal yang biasa.
“Kalau ada balasan dari buzzer, tinggal balas dengan buzzer juga. Memanfaatkan teknologi,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk menyampaikan kritik. Kepala Negara meminta masyarakat bisa lebih aktif menyampaikan masukan, khususnya dalam pelayanan publik.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan ataupun potensi malaadministrasi. Para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin, 8 Februari 2021.
Sumber: 
