JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Selain mempunyai kapabilitas kemampuan memimpin institusinya, calon Kapolri juga harus mampu menjawab tantangan kejahatan teknologi dan terorisrme global. Yang terpenting adalah dapat menjalin kerjasama dengan semua lapisan masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI.
Hal ini dikatakan pengamat hukum Stefanus Gunawan,SH, M.Hum, terkait dengan pencalonan Kapolri yang baru menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang sebentar lagi memasuki masa pensiunnya.
“Untuk menjadi calon Kapolri yang terpenting adalah harus memiliki track record atau rekam jejak yang baik serta mempunyai Kapabilitas memimpin institusi Polri,” ucap Stefanus Gunawan yang menjabat Plt DPC Peradi Jakarta Barat, kubu Juniver Girsang ini.
Menurut advokat yang juga menjabat sebagai ketua LBH ISKA ( Ikatan Sarjana Katolik) Jabodetabek ini kalau calon Kapolri punya prestasi dalam mengayomi masyarakat dan ikut mempersatukan negara, tak ada salahnya diusulkan.
“Sebaiknya kita tinggalkan atribut suku, etnis, dan agama karena yang paling penting adalah calon Kapolri harus memiliki rekam jejak yang baik dan mempunyai kapabilitas kemampuan dalam memimpin institusi Polri,” katanya.
Untuk itu, tambahnya, saya sependapat dengan Pak Jokowi yang sudah tepat menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri karena rekam jejak, prestasi kerjanya sudah teruji dan terbukti serta mampu mengatasi permasalahan – permasalahan hukum yang terjadi di wilayah NKRI ini.
Oleh karenanya, advokat ibukota yang pernah menerima penghargaan ‘The Leader Achieves In Development Award’ dari ‘Anugerah Indonesia’ dan ‘Asean Development Citra Award’s dari Yayasan Gema Karya ini sependapat dengan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang meminta jajarannya untuk ikut mendukung keputusan Presiden Joko Widodo untuk memilih Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri.
“Sebagaimana yang pernah disampaikan Kapolri Idham Azis, tentunya saya berharap semua jajaran kepolisian tetap solid, bersatu dan mendukung apa yang menjadi keputusan Presiden,” tegasnya.
Menurutnya keputusan Presiden Jokowi untuk memilih calon tunggal Kapolri ini pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Keputusan tersebut kata dia merupakan hak prerogatif Presiden.
Stefanus melihat pencalonan Kapolri ini sudah sesuai dengan prosedur, yaitu Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. Nah, tentunya selama prosedurnya sudah dijalankan internal polisi, sudah menyeleksi sejumlah calon Kapolri dan diserahkan kepada Komisi Kepolisian.
“Nah, kalau persyaratannya sudah sesuai dengan Undang Undang, tinggal nanti calon Kapolri tersebut diuji melalui Fit and Proper test di DPR-RI,” ucapnya.
Dalam kaitan tersebut ia berharap Kapolri nanti harus dapat lebih erat menjalin kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat termasuk menggalang koordinasi kerjasama dengan TNI dalam menjaga NKRI.
“Yang pastinya, kriteria atau sosok Kapolri yang dibutuhkan saat ini adalah seseorang yang memiliki profesionalitas dan integritas, tegak lurus terhadap tugas pokok serta fungsi Polri yakni, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” katanya.
Selain itu, tambahnya, sosok Kapolri juga harus dapat menjadikan institusi Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus menjaga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amanat rakyat dan negara.
“Terakhir saya melihat calon Kapolri saat ini merupakan wujud ke-Indonesian Presiden Jokowi dan merupakan satu langkah cerdas yang dilakukan dalam memilih pemimpin yang kompeten dan on the track di dalam tugas menangani masalah-masalah kebangsaan, sekalipun mungkin orang itu berbeda agama,” pungkasnya.
Sumber: 
