Metrosidik.co.id – Suasana Warung Kopi Atok di Batam Center, Kamis (22/5), mendadak berubah menjadi ruang aspirasi. Di sinilah pertemuan penting berlangsung antara Aliansi Driver Online Batam (ADOB) dengan Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Gerindra, Obon Tabroni. Topik yang dibahas: masa depan ribuan pengemudi online di tengah kekosongan regulasi yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.
Pertemuan ini bukan sekadar bincang santai. ADOB datang membawa keresahan kolektif, keluhan yang telah lama mengendap namun tak kunjung terdengar di pusat kekuasaan. Ketua Umum ADOB, Djafri Rajab, menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang tarif, tapi tentang keadilan sosial.
“Pak Obon menghubungi kami karena ia tahu isu ojol sedang panas di tingkat nasional. Kami tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyampaikan semua aspirasi dari bawah,” ungkap Djafri.
Dalam diskusi, ADOB menyampaikan tuntutan konkret. Mulai dari kejelasan status hukum pengemudi, tarif pendapatan bersih yang manusiawi untuk roda dua (R2) dan roda empat (R4), hingga jaminan perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.
“Ada sekitar 13.500 driver online di Batam. Kami ingin mereka mendapat perlindungan, bukan hanya jadi ‘mitra digital’ tanpa hak yang jelas. Kami ingin DPR segera mengundang Kemenhub, Kemenaker, dan Kemenkop-UKM untuk percepatan regulasi yang adil dan berpihak,” lanjutnya.
Merespons hal itu, Obon Tabroni tampak serius menyimak setiap keluhan. Politikus Gerindra yang juga dikenal sebagai pegiat isu buruh ini tak menampik bahwa sistem saat ini banyak meninggalkan celah.
“Kita sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman driver, termasuk di Batam. Isu terbesar mereka adalah kesejahteraan dan perlindungan yang minim. Potongan dari aplikasi tinggi, pendapatan makin kecil, belum lagi mereka tidak punya jaminan kecelakaan kerja,” jelas Obon dengan nada prihatin.
Ia menambahkan, saat ini negara perlu turun tangan secara konkret.
“Regulasi harus berubah. Kontribusi driver online terhadap perekonomian luar biasa besar, tapi upah mereka justru makin menyusut. Negara tidak boleh tutup mata. Mari kita sama-sama perjuangkan regulasi yang memberikan perlindungan nyata,” tutup Obon, yang disambut anggukan penuh harap dari para pengemudi.
Diskusi itu mungkin hanya berlangsung di sebuah warung kopi, namun isinya bisa mengguncang Senayan. Para pengemudi online tidak menuntut lebih, hanya ingin dihargai sebagaimana mestinya. Delapan tahun tanpa payung hukum adalah ironi di tengah kemajuan teknologi digital yang terus melaju.
Kini bola ada di tangan para pembuat kebijakan. Akankah suara dari Batam ini cukup keras untuk menggetarkan kursi kekuasaan di Jakarta?
