Jakarta, metrosidik.co.id–Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas gesa percepatan pembangunan infrastruktur. Langkah itu dilakukan dengan menggelar audensi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Haris, Bupati Kepulauan Anambas, menyampaikan beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang masuk dalam kecamatan perbatasan. Ia membeberkan setiap kecamatan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda antara satu kecamatan dan kecamatan lainnya.
Ia berharap, setelah Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas bertemu dengan pihak BNPP, Kementerian/Lembaga terkait, dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur yang menjadi kebutuhan sejumlah kecamatan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kecamatan di perbatasan yang masih perlu diperhatikan diantaranya, Kecamatan Jemaja Barat dan Kecamatan Siantan Utara. Dua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang baru saja berdiri pasca proses pemekaran beberapa waktu lalu dan masih belum tersedia pelayanan kesehatan.
“Kecamatan perbatasan Jemaja Barat dan Siantan Utara belum ada Puskesmas,” sebut dia.
Selain menyampaikan kurangnya fasilitas pada kecamatan baru itu, Abdul Haris juga membeberkan, ancaman abrasi di Pulau Mengkait dan kondisi pasar perbatasan di Tarempa. Berkembangnya jumlah penduduk dan meningkatnya transaksi di pasar maka diperlukan peningkatan fasilitas pelayanan di pasar.
“Termasuk juga untuk abrasi di Pulau Mengkait. Kemudian juga pasar perbatasan di ibu kota. Kami berharap karena dengan tumbuh dan berkembangnya penduduk setiap saat mengadakan transaksi di pasar. Pasar tersebut namanya pasar Inpres, dibangun pada era tahun 70-an. Hari ini pasar itu sudah keropos, dan juga sangat membahayakan bagi pengunjung pasar,” tuturnya.
“Jadi oleh karena itu, melalui BNPP kita berharap mungkin bisa mendorong pada kementerian teknis bagaimana membangun pasar yang layak, dan pasar kuliner. Karena kita mengangkat Anambas itu sebagai daerah pariwisata yang memiliki destinasi yang luar biasa 255 pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kurang lebih perlu pasar kuliner sebagai bagian yang mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kepulauan Anambas,” harap dia.
Selain itu, Abdul Haris juga menyampaikan pembangunan fasilitas pendidikan, perkantoran dan konektivitas seperti moda Roro serta jaringan telekomunikasi kepada BNPP.
Ia berharap dorongan dari pihak BNPP agar dapat menyampaikan kepada Kementerian/Lembaga anggota BNPP untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam pertemuan tersebut Plt. Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, meminta jajarannya untuk mencatat apa yang menjadi kebutuhan dari kecamatan perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah itu mengkomunikasikan dengan Kementerian/Lembaga anggota BNPP.
Turut hadir dalam pertemuan jajaran BNPP antara lain Perwakilan Asdep Batas Darat, Asdep Pengelolaan Batas Laut dan Udara, Asdep Lintas Batas Negara, Asdep Potensi Darat, Asdep Potensi Laut, perwakilan Asdep Tata Ruang Kawasan Perbatasan serta Asdep Infrastruktur Fisik.
Sumber: (Humas BNPP)
Editor: Fitra
