“Pariwisata dikembangkan dari pengembangan dan penataan desa wisata serta menjaga kelestarian alam melalui Heart of Borneo (HoB) yang mengedepankan kearifan lokal,” kata Gubernur Zainal.
Potensi ketiga yang didorong Kaltara adalah pengembangan lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Bulungan. Pengembangan lumbung pangan di provinsi ini penting mengingat pada 2045 ibukota negara akan pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga Kalimantan Utara masuk sebagai daerah penyangga pangan Ibukota Negara untuk sejumlah komoditi, seperti padi organik, cabai dan bawang merah.
Ini sudah tertuang dalam dokumen arah kebijakan, strategi dan program pembangunan pertanian 2020 – 2024 milik Kementerian Pertanian.
Program pembangunan kawasan lumbung pangan terpadu di Kabupaten Bulungan dengan enam titik area seluas 41.143 hektare yang dikembangkan disebut sebagai terbesar ke dua di Indonesia setelah Sumatera Selatan yang seluas 113.000 hektare.
Pertimbangan lain rencana Kaltara membuka diri untuk investasi adalah data Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyatakan bahwa total realisasi investasi Indonesia di semester I-2021 mencapai Rp 442,8 triliun. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 228,5 triliun atau 51,6% dari total realisasi investasi; dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 214,3 triliun atau 48,4% dari total realisasi.
Realisasi investasi di pulau Jawa sebesar Rp 214,5 triliun dan realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 228,23 triliun. Dibanding 2020, terjadi percepatan investasi di Jawa sebesar 2,7% dan di luar Jawa sebesar 17,8%. Ini menandakan investasi langsung semakin tersebar.
Kalimantan Utara sendiri pada 2020 mencatat nilai investasi mencapai Rp 5,6 triliun. “Tahun 2021 ini nilai investasi yang masuk pada semester I sudah lebih Rp 2 triliun,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan.
Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Rahadian Zulfadin menjelaskan, dalam menyiapkan daerah berpotensi investasi harus didukung feability study dan dijalankan oleh SDM yang kompeten.
Menurut Rahadian, selain potensi sumber daya alam, bidang teknologi informasi dan komunikasi juga mesti diperhitungkan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini karena era digital akan menentukan bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan new normal di masa depan. Pemerintah harus menyongsong era kehidupan baru tersebut.
