Metrosidik.co.id – Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor T-277/TL.04/MEM.L/2024 yang ditandatangani pada 28 Juni 2024, terus memicu gejolak di kalangan masyarakat Kota Batam. SK yang mengatur Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) untuk periode Juli-September 2024 ini menuai protes karena dinilai diterapkan tanpa sosialisasi yang memadai.
Sejak 1 Juli 2024, PT PLN Batam mulai memberlakukan kenaikan tarif listrik sesuai dengan SK tersebut. Hal ini memicu kemarahan publik, terutama karena keputusan tersebut dianggap melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ketua Aliansi Batam Menggugat, Rico Yuliansyah, menyatakan bahwa keputusan ini dikeluarkan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat, sehingga menciptakan ketidakpuasan luas setelah kebijakan itu mulai dijalankan.
“Jika sebelum SK itu diterbitkan ada sosialisasi, gejolak penolakan pasti terjadi lebih awal. Saat ini, PT PLN Batam terus memaksakan Penyesuaian Tarif dengan alasan perintah dari Pemerintah Pusat, padahal seharusnya ada proses pengajuan terlebih dahulu dari PLN Batam,” ujar Rico dalam keterangannya kepada Metrosidik.co.id, Rabu (14/08/24).
Rico mengungkapkan harapannya agar Presiden Jokowi segera merespons surat yang telah dikirimkan oleh Aliansi Batam Menggugat, yang meminta pembatalan SK tersebut. Selain itu, Rico juga mendesak Presiden untuk mencopot Menteri ESDM, Arifin Tasrif, yang dianggap bertanggung jawab atas polemik ini.
“Banyak masyarakat yang sudah berteriak karena keputusan ini. Namun, suara mereka seolah diabaikan. Apa perlu ada gerakan besar-besaran terlebih dahulu baru ada perubahan?,” kata Rico dengan nada geram.
Rico berharap agar surat yang telah dikirimkan kepada Presiden mendapat tanggapan yang cepat dan SK Menteri ESDM segera dibatalkan. Ia juga mengusulkan agar pimpinan PT PLN Batam diganti seluruhnya untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Desakan dari berbagai elemen masyarakat Kota Batam ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Kini, semua mata tertuju pada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah yang tegas guna menyelesaikan polemik ini. (*/Wins)
