Rapat LKS Tripartit, Disnaker Anambas Bahas Isu Ekonomi dan Ketenagakerjaan

  • Whatsapp
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Anambas dihadiri ketua kadin Anambas

Anambas, Metrosidik.co.id – Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Anambas, melakukan pertemuan Tripartit membahas isu ketenagakerjaan dan pelaku usaha menghadapi resesi ekonomi .

Menurut, ketua kadin Anambas, Muh Nasrul Arsyad, S.E, M.Si menyambut baik agenda pertemuan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Anambas melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Anambas untuk berkomitmen terhadap visi misi bersama antara pengusaha dan pemerintah stakeholder agar dapat menghadapi masalah ketenagakerjaan ke depan.

“Hasil pembahasan rapat atau pertemuan tadi untuk memberikan warning atau peringatan kepada pelaku usaha karena secara global sedang menghadapi resesi ekonomi, karena dampak dari resesi mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pelaku usaha,”jelasnya, Senin(20/06/2022).

Dirinya juga menjelaskan adanya wadah ruang dialog tripartit antara pengusaha Kadin, pekerja yang terwakili dari serikat pekerja, dan pemerintah. Dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan pelaku usaha bisa bertahan dalam menghadapi resesi ekonomi.

“Tentunya resesi ekonomi yang akan dihadapi pelaku usaha, misalnya jika di negara Amerika menaikkan suku bunga maka perbankan Indonesia akan menaikkan juga suku bunga sehingga pelaku usaha yang ingin melakukan peminjaman uang di bank akan tidak sanggup membayar bunga yang tinggi dampaknya pun produksi akan menurun dan terjadilah PHK,” kata ketua kadin Anambas.

Terakhir, dirinya menghimbau kepada pelaku usaha khususnya di Anambas untuk berhati-hati dalam menghadapi ekonomi yang tidak stabil dan diharapkan teman-teman buruh bisa memahami hal tersebut.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Kamar Industri dan Dagang (Kadin) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Yunizar, S.E, MP menyampaikan pertemuan yang dilakukan secara rutin ini, bertujuan mengakomodir isu-isu ketenagakerjaan baik dari para pekerja serta pelaku usaha.

Baca juga  Komisi III DPRD Anambas Kuker di BPOM Batam

“Dari isu-isu yang disampaikan kita akan rumuskan untuk penyelesaian permasalahannya, jika tidak bisa diselesaikan pada forum maka ke pimpinan akan kita laporkan,” ujarnya.

Lanjutnya, ia menerangkan bahwa masih ada persoalan terkait peningkatan kompetensi tenaga kerja yang menjadi hambatan bagi pencari kerja saat lowongan dibuka.

“Mungkin dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Anambas tahun 2022 tidak dianggarkan untuk kompetensi tenaga kerja atau pelatihan, maka kami akan menyurati pelaku usaha seperti perusahaan migas agar menyisihkan dana CSR untuk biaya kompetensi tenaga kerja,” terangnya.

Terkait persoalan kewajiban dari para pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya memberikan jaminan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, Yunizar menghimbau untuk segera diselesaikan.

“Yang belum memenuhi kewajiban BPJS itu yakni dari para pelaku usaha non formal sehingga perlu dilakukan pertemuan teknis kepada pelaku usaha tersebut,” kata dia.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kadin Kabupaten Kepulauan Anambas, perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Anambas, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Anambas serta Kepala Bidang Hubungan Industri Disnaker Kabupaten Kepulauan Anambas.

jasa website rumah theme


Dapatkan Pelanggan Anda!
Dengan Pasang Iklan Banner....


Pos terkait