Anambas, metrosidik.co.id–Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, sempat menyinggung persoalan kedaulatan negara dalam mencegah kejahatan pencurian ikan oleh kapal – kapal asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Keluh kesah nelayan ini disampaikan langsung ketika memberikan kata sambutan kepada kedua menteri kabinet presiden Joko Widodo yang hadir saat meresmikan Masjid Agung Baitul Ma’mur dan meninjau sejumlah proyek pada Kamis, 4 Juni 2020.
Di akuinya kapal-kapal asing itu sempat menjauh dari perairan Kabupaten Kepulauan Anambas. “Dalam pengawasan yang ketat kapal asing pencuri ikan itu sudah mulai jauh kepinggir, tetapi saat situasi pandemi Covid-19, sepertinya kapal asing itu mengambil kesempatan mencuri ikan, laporan dari para nelayan kita,” sebutnya dalam sambutan.
Untuk itu, Bupati Kepulauan Anambas meminta dengan sangat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD, untuk segera menindak lanjut laporan dan keresahan nelayan di Anambas.
Selain itu, Ia juga menyampaikan keterbatasan sinyal dan internet yang saat ini belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. “Kami Berharap kepada bapak menteri menjadi catatan keluhan kita,” pintanya.
Menkopolhukam, Mahfud MD pun memberikan respon positif atas beberapa keluhan masyarakat yang telah disampaikan oleh Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris itu.
“Saya meminta bapak Menteri BUMN untuk mengirim Dirut PT Telkomsel datang ke sini bersama-sama untuk melihat bahwa sinyal di Anambas susah, hal itu demi pembangunan supaya diprioritaskan untuk membangun akses terhadap sinyal,” sebut Mahfud.
Mahfud meyebut, Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) memiliki pengaruh besar dalam memajukan wilayah perbatasan negara. “Atas arahan presiden 9 Maret tahun 2020, minta agar Menkopolhukam menganggarkan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di perbatasan agar sinergi dan terarah, ” kata Mahfud
“Di pemerintah pusat menganggarkan lebih 24 triliun, ini untuk tahun 2020 untuk membangun perbatasan yang dikelola bersama, itu untuk daerah -daerah terluar, Anambas bagian dari itu. Sehingga saya sebagai Menteri kemenpolhukam menjadi arahan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP),” tambahnya.
Ia menambahkan Menkopolhukam akan terus melakukan perunding- perundingan secara ketat, serta melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan arahan presiden untuk memastikan dalam pembangunan perbatasan yang diharapkan berjalan dengan baik dan terwujud.
Selain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga turut hadir dalam kunjungan yang sempat gagal pada peresmian Gerbangdutas di Kabupaten Kepulauan Anambas beberapa waktu lalu.
*Fitra
