Ekonom Bhima Yudhistira Nilai Pemerintah Masih Mampu Gratiskan Vaksin Booster

  • Whatsapp
Ekonom Bhima Yudhistira Nilai Pemerintah Masih Mampu Gratiskan Vaksin Booster
ILUSTRASI

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah mampu memberikan vaksin booster secara gratis kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap masih cukup untuk mengadakan vaksin booster.

“Sebenarnya pemerintah masih memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin itu secara gratis, sampai mencapai apa yang disebut herd immunity,” kata Bhima dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan, Minggu (9/1/2022).

Menurutnya, pemerintah harus mengalokasi APBN secara tepat agar bisa memberikan vaksin booster gratis kepada masyarakat. Misalnya tidak mengalokasi anggaran yang tak relevan dengan penanganan pandemi Covid-19, seperti untuk pembangunan infrastruktur dan belanja birokrasi pada tahun ini.

Baca juga  Ekonom UGM Ungkap 3 Aspek Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

“Problemnya adalah yang harus kita garis bawahi, pemerintah beralasan vaksinasi berbayar ini ditujukan agar beban APBN-nya berkurang. Tapi di sisi lain, banyak pemerintah menghabiskan anggaran-anggaran yang tidak relevan dengan penanganan pandemi pada 2022,” jelasnya.

Bhima menuturkan, jika pemerintah menjalankan program vaksinasi booster berbayar di tengah pandemi Covid-19, dikhawatirkan terjadi disparitas dalam berbagai hal. Di antaranya disparitas pemulihan ekonomi antara masyarakat yang mendapatkan vaksin booster dan sebaliknya.

Baca juga  Airlangga: Kenaikan plafon KUR bakal jadi katalis pemulihan ekonomi Indonesia

Kemudian terjadi disparitas pemulihan ekonomi di daerah yang memenuhi syarat vaksinasi booster dan tidak. Pemerintah berencana memberikan vaksinasi booster hanya kepada daerah yang telah mencapai vaksinasi dosis pertama minimal 70 persen dan dosis kedua 60 persen.

Data 7 Januari 2022, hanya terdapat 244 kabupaten dan kota yang mencapai syarat tersebut. Artinya, masih ada 290 kabupaten dan kota yang cakupan vaksinasi dosis kedua kurang dari 60 persen.


“Daerah-daerah yang kemudian rentan miskin, daerah-daerah yang ada di luar Pulau Jawa ini pemulihannya akan lebih lambat dibandingkan daerah yang ada di Jawa. Khususnya kota-kota besar yang akses terhadap vaksinnya relatif baik,” ujarnya.

Baca juga  Sri Mulyani Pimpin Satgas Kesehatan Keuangan G20 Masa Pandemi Covid-19

Data Kementerian Kesehatan 8 Januari 2022, sebanyak 4.265.666 orang di Indonesia positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, 4.115.747 sudah sembuh, 144.127 meninggal dunia, dan 5.792 masih dirawat dan isolasi.

Sementara itu, 170.143.626 orang atau sekitar 81,70 persen sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dari target 208.265.720 orang. Sedangkan jumlah orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua sebanyak 116.819.952 atau 56,09 persen. Data ini tercatat per 9 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.

 

jasa website rumah theme


Dapatkan Pelanggan Anda!
Dengan Pasang Iklan Banner....


Pos terkait