METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendukung pembentukan disiplinย subsidi perikananย di World Trade Organization (WTO). Komitmen tersebut diharapkan bisa menekan terjadinya penangkapan ikan ilegalย (illegal fishing)ย di seluruh dunia.
Masalah ini telah dibahas lebih dari 20 tahun dan diharapkan segera mencapai kesepakatan bersama antaranggota WTO.
โIndonesia siap secara penuh untuk terus terlibat dalam proses perundingan diย WTOย Jenewa untuk mencapai hasil yang positif, berimbang, efektif, dan konsensus oleh seluruh anggota WTO. Indonesia juga mendukung penyelesaian perundingan penciptaan disiplin subsidi perikanan yang efektif,โ kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, dalam Siaran Pers Kemendag, Ahad (18/7/2021).
Menurut Djatmiko, Indonesia juga mendukung perlindungan terhadapย small-scaleย danย artisanal fisheriesย bagi negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs). Hal itu dapat dilakukan melalui mekanismeย special and differential treatmentย (SDT) yang harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan perundingan.
Djatmiko mengatakan, perundingan subsidi perikanan di WTO memasuki tahap penting setelah melalui proses yang berjalan selama lebih dari 20 tahun. Untuk pertama kalinya, pertemuan Tingkat Menteri diadakan khusus untuk memberikanย political guidanceย kolektif sebagai upaya menyelesaikan isu spesifik perundingan.
Djatmiko menambahkan, perbedaan pandangan di antara para anggota dalam memberikan tanggapan atas teks negosiasi yang dikeluarkan oleh Ketua Perundingan Santiago Wills masih cukup tinggi.
Negara berkembang dan LDCs pada umumnya masih berpandangan isi teks negosiasi belum mencerminkan posisi yang seimbang antara negara pemberi subsidi besar dengan negara berkembang dan LDCs. Khususnya terkait isu SDT dan pendekatan manajemen perikanan/fishery management dalam pilarย overfishing dan overcapacityย (OFOC).
Sementara, Negara maju tetap pada posisi menuntut terbentuknya disiplin yang terukur dan tidak memberikanย blanket checkย fleksibilitas SDT dalam bentuk permanentย carve-outย bagi negara berkembang.
