Presiden Resmi Tunjuk Pengurus Baru Direksi BPJS Kesehatan, ARSSI: Jangan Ada Antrean Layanan

Presiden Resmi Tunjuk Pengurus Baru Direksi BPJS Kesehatan, ARSSI Jangan Ada Antrean Layanan
ILUSTRASI. Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (3/11/2020). Foto: ANTARA/APRILLIO AKBAR

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Berdasarkan pada Keputusan Presiden nomor 37 tahun 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk mantan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Adapun selain Ali Ghufron, terdapat tujuh orang lainnya antara lain adalah Andi Afdal, Arief Witjaksono Juwono Putro, David Bangun, Edwin Aristiawan, Lily Kresnowati, Mahlil Ruby, dan Mundiharno yang mengisi susunan direksi BPJS Kesehatan periode 2021-2026.

Selain dewan direksi, Keputusan Presiden juga menetapkan 7 orang dewan pengawas periode 2021-2026. Dewan pengawas diketuai oleh pejabat Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi menuturkan, tugas rumah yang harus dilakukan direksi yang baru ialah bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara optimal.

Peningkatan pelayanan kesehatan perlu dioptimalkan kembali baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat kedua.

“Juga dengan kepesertaan BPJS ini bagaimana agar lebih optimal lagi baik itu di faskes tingkat pertama atau tingkat kedua atau rumah sakit,” jelas Ichsan saat dihubungi Kontan.co.id pada Minggu (21/2).

Lebih spesifik Ichsan menyebut dengan adanya susunan direksi baru diharapkan tidak ada lagi antrean pasien di fasilitas kesehatan.

“Menurut saya kalau kemarin itu kan bukan tujuannya untuk surplus ya BPJS Kesehatan, tapi bagaimana akses bisa mudah kualitas yang didapatkan oleh masyarakat juga lebih bagus lagi. Jadi misalnya tidak ada antrean lagi baik itu di tingkat pertama maupun di faskes di rumah sakit,” ungkap Ichsan.

ARSSI juga berharap adanya akses lebih luas lagi untuk pelayanan fasilitas rumah sakit yang ada di BPJS Kesehatan. Dengan akses dibuka seluas mungkin dinilai akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses kesehatan.

“Misalnya kelainan jantung pelayanan hanya di rumah sakit tertentu saja, lalu pelayanan kemoterapi juga hanya rumah sakit tertentu saja. Padahalkan kalau akses dibuka kalau memang rumah sakit itu dari standar, mutu, dan pelayanannya bisa menangani soal jantung, kemoterapi dan lainnya tentunya masyarakat juga akan terbantu karena aksesnya lebih mudah,” jelasnya.

 

 

 

Sumber: 

 

jasa website rumah theme