Legislator Minta Kepala Daerah Segera Tindaklanjuti SKB Tiga Menteri Soal Pendidikan

Legislator Minta Kepala Daerah Segera Tindaklanjuti SKB Tiga Menteri Soal Pendidikan
Sejumlah siswa mengerjakan soal pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) di ruang komputer Gedung SMK Negeri 7 Palembang, Sumatra Selatan, Senin (25/3/2019). - ANTARA/Feny Selly

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta agar para kepala daerah (bupati/walikota) dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dari pusat hingga daerah segera  menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Sehingga penyelenggaraan pendidikan kita berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya tindakan diskriminatif berbasis agama dan kepercayaan terhadap peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan,” terang Esti dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

“Terlebih dalam tata kelola pemerintahan kita, kedudukan para kepala daerah (bupati/walikota) merupakan pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga tidak seyogyanya membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Selain itu, Esti juga menghimbau kepada ormas-ormas keagamaan agar lebih teliti dan cermat dalam mengambil kesimpulan terhadap SKB tiga Menteri ini agar tidak keliru memahami setiap diktum yang termaktub di dalamnya.

“Ormas-ormas keagamaan sebagai pihak yang memiliki umat maupun jemaat yang jumlahnya besar, tentu penyikapan yang didasarkan pada tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara agar dikedepankan sehingga proses berbangsa dan bernegara semakin menyejukkan bagi kita bersama,” ujarnya.

Esti menyebut, adapun bagi pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap SKB tiga Menteri ini agar melakukan pembacaan ulang terhadap seluruh isi di dalamnya.

Dia menuturkan, Pendidikan di tanah air tidak akan maju apabila masih ada tindakan-tindakan diskriminatif, intoleran berbasis agama/kepercayaan di sekolah-sekolah.

“Terlebih riset dari PPIM UIN Jakarta 2018 lalu dinyatakan bahwasanya 21% dari 2237 guru di madrasah/sekolah di tingkat TK/RA hingga SMA/MA yang menyatakan tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan di kediaman mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri soal seragam sekolah jadi polemik karena memunculkan pro dan kontra. Pihak yang kontra mengkritisi SKB 3 menteri itu justru menghilangkan keberagaman di Indonesia.

Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar menilai SKB tersebut terbit pasca kasus jilbab terhadap siswi non muslim di SMKN 2 Padang mencuat. Menurut dia, SKB ini akan menghilangkan ciri keberagaman di Indonesia.

Dia mengatakan, daerah yang menerapkan kebijakan seragam di sekolah dengan jilbab sebagai salah satu bukti keberagaman budaya di Indonesia

“Pemerintah pusat selalu bicara bhineka tunggal ika. Beragam-ragam. Tapi, SKB ini justru menghilangkan keberagaman itu,” kata Fauzi Bahar, Rabu (17/2/2021).

 

 

 

Sumber:

 

jasa website rumah theme