Presiden Jokowi Minta DPR Merevisi UU ITE Bila Tidak Bisa Berikan Rasa Keadilan

Presiden Jokowi Minta DPR Merevisi UU ITE Bila Tidak Bisa Berikan Rasa Keadilan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat kepada Nahdlatul Ulama (NU) di peringatan hari lahir (harlah) ke-95 salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut pada Sabtu, 30 Januari 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, adanya undang-undang ITE bertujuan agar ruang digital di Indonesia menjadi sehat. Namun, dia meminta pelaksanaan undang-undang ITE tidak menimbulkan rasa ketidakadilan ketika menjerat orang.

“Saya paham undang-undang ITE semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan,” kata Jokowi dalam rapim TNI-Polri, Senin (15/2/2021).

Oleh karena itu, Jokowi minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang ITE. Dia ingin pasal pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati.

“Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal pasal undang-undang ITE, biar jelas dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan, agar implementasinya konsisten, akuntabel dan berkeadilan,” ucapnya.

“Kalau undang-undang ITE, tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini, karena disinilah hulunya, disinilah hulunya, revisi,” tambah dia.

 

Menghapus Pasal Karet

Terutama, kata Jokowi, menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda. Yang mudah diinterpetrasikan secara sepihak.

“Tentu saja kita tetap menjaga ruang digital Indonesia, agar bersih, sehat, beretika agar penuh sopan santun, tata krama dan produktif,” pungkasnya.

 

 

 

 

Sumber: 

 

jasa website rumah theme