Epidemiolog UI: Pemerintah Perlu Fokus Larang Kerumunan

Epidemiolog UI Pemerintah Perlu Fokus Larang Kerumunan
Ilustrasi Suasana pasar Jatibaru Tanah Abang Jakarta Pusat jelang lebaran ramai meski masih dalam pemberlakukan PSBB (Foto: Wartakotalive.com/Joko Suprianto)

JAKARTA — Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif Ph.D menyarankan pemerintah fokus mengatasi kerumunan-kerumunan massa demi mencegah penularan baru Covid-19. Menurutnya masalah kerumunan masih banyak dijumpai saat ini.

“Yang paling pokok saat ini pemerintah fokuslah pada pencegahan atau melarang kerumunan. Karena itulah yang paling pokok,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/2).

Hal itu ia sampaikan karena saat ini masih banyak ditemukan kerumunan dalam jumlah besar. Contohnya pesta pernikahan yang menimbulkan kerumunan.

Adanya kebijakan yang dibuat masing-masing daerah untuk mencegah penularan Covid-19 seperti aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat memang sudah bagus. Namun, hal itu harus didukung pula dengan pencegahan kerumunan massa.

Sebab, penularan Covid-19 tidak hanya terjadi di moda transportasi tetapi masalah utamanya terletak di kerumunan massa.

Ia menilai saat ini pemerintah tampak lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Sementara dalam kondisi laju Covid-19 terus meningkat pemangku kepentingan juga perlu fokus pada pencegahan kerumunan dulu.

Terkait kebijakan baru yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, Syahrizal berpendapat hal itu mungkin terkesan sudah terlambat namun tetap bisa dilaksanakan.

PPKM skala mikro menurutnya jauh-jauh hari sudah diterapkan pemerintah agar kasus penularan Covid-19 dapat ditekan. “Dari awal saya sudah menganjurkan pelaksanaan PPKM skala mikro karena potensinya ada,” katanya.

Potensi yang dimaksud ialah pelibatan bidan desa, bintara pembina desa (babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga tenaga penggerak desa.

Sumber daya manusia (SDM) tersebut dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan PPKM skala mikro. Selain itu, penguatannya dapat disokong oleh alokasi dana desa.

 

 

 

Sumber: 

 

jasa website rumah theme