Pengesahan UU TPKS oleh DPR, Momentum Polri Mengembangkan Direktorat PPA

Pengesahan UU TPKS oleh DPR, Momentum Polri Mengembangkan Direktorat PPA
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disebut momentum Polri mengembangkan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat di tingkat Bareskrim Polri dan polda. Apalagi, pengembangan Direktorat PPA merupakan Komitmen Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak.

“Tentunya Polri menyambut baik dengan pengesahan RUU TPKS dalam rangka membentuk perlindungan kepada perempuan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 12 April 2022.

Polri konsisten mempercepat usulan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim. Bahkan ditindaklanjuti sampai dengan tingkat kepolisian daerah (polda) dan kepolisian resor (polres).

Baca juga  Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air, Polri Siaga Tim DVI di RS Polri Kramat Jati

“Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, guna dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan yang terpenting dapat memitigasi masalah kekerasan seksual terhadap korban,” kata Dedi.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan Polri mengakselerasi usulan Kapolri untuk mengembangkan Direktorat PPA. Saat ini, prosesnya dalam pengajuan atau usulan yang akan dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Negara, dan lainnya.

“Polri akan terus mengakselerasi usulannya karena harus diterbitkan keputusan presiden (kepres) untuk pembentukan organisasi baru, jadi perlu proses,” kata Dedi.

Baca juga  KPK Terus Usut Temuan Dokumen Pencairan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Selain itu, kata Dedi, pengembangan direktorat PPA ini akan dibarengi dengan pengembangan SDM kepolisian yang responsif atau peka terhadap isu-isu kekerasan seksual.

DPR menyetujui disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR usai Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tersebut pada pembahasan tingkat I, Rabu, 6 April 2022.

 

jasa website rumah theme

Pos terkait