Gubernur Jatim Khofifah Lantik 17 Bupati dan Wali Kota Terpilih

  • Whatsapp
Gubernur Jatim Khofifah Lantik 17 Bupati dan Wali Kota Terpilih
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pilkada serentak tahun 2020, Jumat, 26 Februari 2021. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, METROSIDIK.CO.IDGubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik 17 Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2/2021).

Pelantikan saat masa pandemi Covid-19 ini dilakukan secara hybrid dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Dimana, selain digelar secara offline dengan sangat terbatas juga bisa disaksikan secara live streaming, pelaksanaan pelantikan juga dibagi menjadi tiga tahap di hari yang sama.

Dari hasil Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu, ada 19 kabupaten/kota, namun dalam pelantikan ini hanya 17 kabupaten/kota yang dilantik, karena Kabupaten Pacitan dan Tuban pelantikannya akan dilaksanakan menyusul pada 4 April 2021 dan 20 Juni 2021.

Pelantikan sesi pertama untuk 6 pasangan Kepala Daerah, yakni Bupati Trenggalek H Mochamad Nur Arifin dan Wakil Bupati Trenggalek Syah M Natanegara, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah, serta Bupati Situbondo H Karna Suswandi, dan Wakil Bupati Situbondo Hj Khoirani.

Kemudian, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Wakil Bupati Banyuwangi H Sugirah, serta Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko, dan Wakil Bupati Ponorogo Hj Lisdyarita.

Pada sesi kedua untuk enam pasangan Kepala Daerah, yakni Bupati Blitar Hj Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar H Rahmat Santoso, Wali Kota Pasuruan H Saifullah Yusuf dan Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo, serta Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

Selanjutnya, Bupati Malang HM Sanusi, dan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Wali Kota Blitar Santoso, dan Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario serta Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dan Wakil Bupati H Muhammad Albarra.

Baca juga  Selain Khofifah, 8 Pejabat Pemprov Jatim Dikabarkan Terpapar COVID-19

Pada pelantikan sesi ketiga untuk lima pasangan Kepala Daerah. Diantaranya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, dan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa.

Selain itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dan Wakil Bupati Lamongan Abdul Roub, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi.

Pelantikan tersebut juga berlangsung istimewa, karena pada sesi ketiga, juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta istri, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdagri Agus Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah meminta kepada para kepala daerah yang baru saja dilantik untuk bekerja cepat, tepat dan detail. Tidak hanya itu, seperti tagline di Pemprov Jatim yakni Cetta (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif), para kepala daerah juga diminta untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan lublik yang cepat, sebagai bagian yang penting.

“Ada hal yang harus kita lakukan yakni bersinergi dan kolaborasi. Apabila para kepala daerah membutuhkan spesific knowledge atau spesific skill, kita bisa melakukan diskusi-diskusi pengayaan untuk saling memberi penguatan. Apalagi saat ini masih pada posisi PPKM mikro artinya kecepatan kerja diharapkan bisa dilakukan dengan baik berseiring dengan pengendalian covid-19. Bahwa Covid-19 di Jatim memang sudah melandai tapi belum berhenti penyebarannya,” ungkap Khofifah.

Ia juga minta kepada para Bupati/Wali Kota dan wakilnya untuk memastikan percepatan pencairan dana desa. Diharapkan dana desa ini dapat terealisir pencairannya sebesar 40 persen pada Triwulan I Tahun 2021 ini. Selain itu bagi kabupaten yang belum menyelesaikan Perbup mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Tahun 2021, untuk segera dirampungkan.

Baca juga  Dinas PU di Minta Untuk Meminimalisir Dampak Lingkungan Pembangunan

“Percepatan pencairan dana desa ini penting dilakukan mengingat 60,82 % PDRB Jawa Timur di tahun 2020 adalah konsumsi rumah tangga. Artinya, pencairan dana desa ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat perdesaan. Ditambah dana desa ini berkaitan juga dengan posko PPKM Mikro di desa-desa sesuai Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Dengan begitu akan memberikan multiplier effect, sehingga akan ada pertumbuhan yang bisa dibangun di masing-masing daerah,” jelasnya.

Menurut Khofifah, penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 lalu sekaligus membuktikan kepada semua pihak, bahwa kekhawatiran terjadinya kluster baru pillkada tidak terjadi. Bahkan berdasarkan data Desk Pilkada Jawa Timur, angka partisipasi masyarakat di Jawa Timur saat pilkada serentak Tahun 2020 lalu mencapai 67,68% meskipun saat pandemi Covid-19, meningkat dibanding pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 sebesar 66,92%.

“Itu artinya bapak ibu Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota begitu kuat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena partisipasi mereka luar biasa, artinya besar harapan mereka kepada Bapak Ibu sekalian,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, usai pelantikan para Bupati/Walikota ini akan segera menyampaikan visi misinya kepada DPRD Kab/Kota. Untuk itu dirinya meminta agar RPJMD kab/kota dapat segera disahkan serta seiring dan selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN pusat.

“Proses pelantikan ini akan mengantarkan awal dari perjalanan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tentu harapannya disegerakan penyusunan RPJMD, RKPD di masing-masing daerah,” kata Khofifah.

 

 

 

Sumber: 

 

Pos terkait

jasa website rumah theme