Menelisik Dugaan Pidana Kedatangan Karyawan SP II

Anambas, metrosidik.co.id—Kedatangan 10 orang karyawan PT. Ganesha Bangun Riau Sarana (GBRS)  di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas pada Rabu,13 Mei lalu, diduga sebagai penumpang gelap. Kapal kargo KM. Oktavia milik salah satu pengusaha di Tarempa ini juga disinyalir  telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Hal ini disampaikan Tri Wahyu, pemuda lulusan fakultas hukum di Provinsi Kepulauan Riau. Sabtu, 16/5/20.

Dalam kacamatanya, Wahyu berpendapat, peristiwa kedatangan karyawan PT. Ganesha Bangun Riau Sarana dari Tanjungpinang itu harusnya menjadi perhatian pihak yang berwajib dan berwenang di wilayah hukum setempat.

“Delik terhadap perkara ini sifatnya laporan bukan aduan. Sehingga siapa saja dapat melaporkan akan hal ini kepada pihak yang berwajib tanpa harus menunggu aduan dari pihak yang merasa dirugikan,” sebut dia.

Dikatakannya, khusus kapal kargo hanya mengantongi izin untuk mengangkut barang. “Jika kita merujuk kepada pasal 38 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2008, Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.”

Lebih lanjut, dirinya mejelasakan, pada pasal 137 ayat 4 UU. No 17 tahun 2008 menyebutkan bahwasanya “Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.”

”Jika ini terbukti, sanksi pidana yang akan menanti terdapat pada pasal 302 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2008. ” Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),” tulis alumni fakultas hukum itu.

Wahyu sangat menyanyangkan  jika kapal kargo itu lolos dari pengawasan pihak-pihak terkait, khususnya Syahbandar. “Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan. Dan setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar “. Tentu hal ini perlu penyidikan yang lebih intensif lagi yang dimana penyidikan terhadap hal ini telah diamanahkan oleh Undang-Undang yang sama pada pasal 283 ayat 1 dan 2.

Selanjutnya UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 333 ayat 1 mengatakan bahwa ” Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dan untuk aturan pidananya termaktub dalam pasal 336 point (d) dan point (e) yang menyebutkan bahwasanya “Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Sebelumnya, kedatangan karyawan PT. Ganesha Bangun Riau Sarana di Tarempa dalam rangka mengerjakan pembangunan Jalan Selayang Pandang proyek Multiyear dengan pagu anggaran kurang lebih 77 milar itu telah mengantongi surat rekomendasi pengiriman tenaga kerja PT. Ganesha Bangun Riau Sarana. Surat tersebut ditandatangani atas nama Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, selaku ketua gugus tugas  percepatan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei  tahun 2020.

Hingga berita ini dimuat, pihak Polres Kepulauan Anambas dan Syahbandar Tarempa belum memberikan keterangan kepada metosidik.

*Fitra