Press "Enter" to skip to content

Terkait Pembangunan Sarang Burung Walet Junaidi Menjelaskan Kepada Warga.


Natuna, metrosidik. co.id – Anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi, menjelaskan terkait izin pembangunan sarang burung walet hingga saat ini belum ada izinnya.

Pernyataan tersebut disampaikan junaidi saat menjawab pertanyaan salah seorang warga terkait apakah boleh pemerintah membangun usaha sarang burung walet untuk meningkatkan Pendapatan Desa. Pertayaan tersebut disampaikan warga pada waktu reses I tahun 2020 di Aula Pertemuan Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Natuna, Jumat (28/08) sore.

“Jangankan untuk membangun sarang burung walet, untuk Perdanya saja belum jelas. Aturan perizinan sarang walet bahkan pungutan pajaknya,” Cetus anggota DPRD dari Partai Hanura ini.

Jadi, kata Junaidi, ketika Pemerintah Daerah tidak bisa menyelesaikan itu, tidak mungkin Pemerintah menganggarkan untuk pembangunan tersebut.

“Beberapa waktu lalu, kami DPRD sempat melakukan pertemuan dengan BP2RD, mereka sempat ingin langsung memungut pajak retribusi, saya bilang perjuangkan dulu izin mereka baru dipungut pajaknya,”ungkap laki laki yang akrab di sapa bang Adek ini dihadapan warga ceruk.

Menurut Junaidi, tidak ethis dengan izin yang masih terkatung katung, suatu saat kapan saja Pemerintah Daerah bisa membongkarnya. Tetapi pajak sudah mau mereka tarik.

“Itukan memberatkan pengusaha sarang burung walet. sebaiknya ketika pajak ingin ditarik, ya perizinan juga harus dilaksanakan. Jadi biar pengusaha-pengusaha sarang burung walet ini legal secara hukum,” ujarnya.

lanjut Junaidi, ketika Perda itu selesai, Insya Allah usulan pembangunan sarang walet ini bisa dilakukan, karena bisa menjadi salah satu mesin PAD.

“Menurut saya usulan Pak Ketua BPD ini memang selayaknya masuk didalam kerja Perusda. jadi Perusda yang punya program ini, supaya mereka jeli melihat usaha usaha sarang walet yang sangat menjanjikan. Ketika Perusda ada usulan seperti itu, bisa saja Perusda bekerja sama dengan pemerintah desa,” pihak desa menyediakan lokasi, Perusda menyiapkan Modal. Maka terjadilah kerjasama yg sangat menguntungkan kedua belah pihak.

Jika ini terjadi, kata junaidi, Insya Allah ada hasilnya dan dibagi antara desa dan Perusda dan sama-sama menjadi penghasil PAD. Ini usulan yang bagus, tapi kita tunggu dulu regulasinya. (Qloch)